Menanti Anies-Sandi Lepas Saham DKI di Perusahaan Bir...

JAKARTA, KOMPAS.com - Saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk. merupakan salah satu yang dipermasalahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Sebab, PT Delta Djakarta Tbk merupakan perusahaan bir. Kemarin, Anies kembali memastikan bahwa dia akan melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan itu.

"Sudah dari kampanye kita bilang mau dilepas," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Saat belum resmi menjadi kepala daerah, Anies dan Sandi memang sempat menyampaikan rencananya melepas saham PT Delta Djakarta.

Januari lalu, Anies mengatakan uang hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Baca juga : Anies-Sandi dan Janji Lepas Saham DKI di Perusahaan Bir

Sandi juga pernah menyatakan hal serupa. Beberapa hari seusai Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandi menyebutkan akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Menurut dia, aneh rasanya jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

"Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak," kata Sandi pada 23 April 2017.

Kemarin, Anies ditanya kapan janjinya itu akan direalisasikan.

"Baru dua minggu kita kerja," jawab Anies.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017).

Baca juga : Pertimbangan Anies yang Rela Lepas Pajak Hotel Alexis...

Berapa keuntungan DKI di perusahaan bir?

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak tahun 1970.

Dividen yang dihasilkan dari kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk terbilang cukup baik. Sejak 2010, dividen yang didapatkan dan distor ke kas Pemprov DKI mencapai puluhan miliar.

Pada 2010 dividen yang didapatkan sebesar Rp 39,8 miliar, sedangkan pada 2011, 2012, 2013 hingga 2014 terus meningkat secara berurutan yaitu sebesar Rp 44,1 miliar, Rp 46,2 miliar, 48,3 miliar, dan Rp 50,4 miliar.

Memasuki 2015 dividen turun menjadi Rp 25,2 miliar. Angka yang sama juga didapatkan pada 2016. Pemerintahan sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menolak melepas saham di perusahaan itu.

Baca juga : Sandi Mengaku Belum Bahas Janji Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

Ketika masih menjabat sebagai Wagub, Djarot mengatakan, saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk cukup menguntungkan.

"Kalau menurut hemat kami ya terserah nanti. Kalau kami ya tidak (dijual) karena cukup menguntungkan dan kami anggap cukup bagus gitu ya, terlepas dari itu memproduksi bir," kata Djarot.

Meskipun Pemprov DKI Jakarta melepas saham bir, Djarot menyebut bir tetap akan diproduksi. Menurut dia, yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah pengawasan terhadap bir khususnya yang tidak ada izin.

"Yang kami awasi justru minuman keras yang tidak ada izin, itu yang sering menimbulkan orang mati, oplosan. Yang liar-liar itu yang betul-betul yang membahayakan, bukan hanya haram, tetapi membahayakan. Itu yang harus dioperasi terus-menerus," kata Djarot.