Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandi Mengaku Belum Bahas Janji Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

Kompas.com - 23/10/2017, 22:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum membahas soal janjinya untuk melepas saham milik Pemerintah Provinsi DKI di salah satu perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) milik DKI, Sandi menyebut memang ada masyarakat yang menginginkan Pemprov DKI Jakarta menjual saham tersebut.

"Memang ada beberapa keinginan dari kelompok masyarakat yang menginginkan terbuka peluang untuk mengivestasikan Delta Jakarta, tapi pada saat ini kami belum pada tahap untuk pembahasan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017) malam.

Sandi menuturkan, pembahasan soal melepas saham di PT Delta Djakarta Tbk sangat sensitif. Sebab, PT Delta Djakarta merupakan perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa.

Baca juga : Menimbang Rencana Anies-Sandiaga Melepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

 

Sandi tidak ingin komentarnya justru memengaruhi harga saham.

"Kami sebagai pemegang saham mestinya tidak memberikan komentar yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan harga saham," kata Sandi.

Direktur Pemasaran PT Delta Djakarta, Ronny Titiheruw, menyebut belum ada pembicaraan resmi antara Pemprov DKI Jakarta dengan perseroan untuk menjual saham.

Meski demikian, Ronny mempersilakan Pemprov DKI Jakarta jika ingin menjual saham perseroan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26 persen saham perseroan.

"Itu sih hak mereka (menjual saham). Ya hak perogratif mereka sebagai pemegang saham. Dia (Pemprov DKI Jakarta, bukan saham pengendali," ujar Ronny di Senayan National Golf Club House, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca juga : Sandi Larang Perusahaan Terkait Dirinya Ikut Tender Saham Bir Pemprov DKI

Sandi pernah berjanji akan melepas saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sandi mengatakan, aneh rasanya jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

Saat itu, Sandi menyebut akan segera melepas saham tersebut setelah dilantik menjadi wakil gubernur.

"Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hajat hidup orang banyak," ujar Sandiaga di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (23/4/2017).

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com