Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 11:31 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran Rp 28 miliar untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan harus melewati pembahasan di DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk bisa disetujui.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, kemungkinan anggaran tersebut akan ditolak.

"Walaupun kami belum memutuskan, kami mengkritisi bahwa kemungkinan kami tidak akan menerima," ujar Ketua Fraksi PDI-P ini ketika dihubungi pada Selasa (21/11/2017).

Jhonny mengatakan, eksekutif ingin membagi tim gubernur itu menjadi empat bidang. Pertama bidang kelautan dan pesisir, kedua bidang ekonomi dan pembangunan, ketiga bidang harmonisasi peraturan hukum, serta kempat bidang pencegahan korupsi. Menurut Jhonny, hal tersebut sebenarnya baik.

Baca juga: Biayai Tim Gubernur dari APBD, Anies Sebut Ini Good Governance

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bisa diisi PNS yang berpengalaman dan para profesional. Namun, dia tidak setuju jika anggarannya membengkak sampai Rp 28 miliar.

"Kalau sampai Rp 28 miliar, itu kami tidak setuju," ujar Jhonny.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, memperkenalkan anggota tim yang membantu mereka menyerap aspirasi warga jelang pelantikan, Senin (8/5/2017). Mereka adalah Boy Sadikin, Djoko Santoso, Bambang Widjojanto, serta Adnan Pandu Praja.
Salah satu yang membuat anggaran TGUPP membengkak adalah karena akan ada tim sejenis di tingkat kabupaten dan kota.

Baca juga: Alasan Anies Tingkatkan Anggaran Tim Gubernur Jadi Rp 28 Miliar

Menurut Jhonny, hal itu tidak diperlukan. Sebab, posisi wali kota dan bupati bukan pembuat kebijakan yang membutuhkan penasihat.

"Apa urgensinya TGUPP di situ? Wali kota, kan, bukan pengambil keputusan. Kemungkinan itu yang akan didrop anggarannya, ya," ujar Jhonny.

Kompas TV Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akhirnya menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Ngaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Ngaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com