Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandi: Kami Pastikan Dulu Materi yang Diangkat ke YouTube Bermanfaat

Kompas.com - 18/12/2017, 19:45 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu memastikan materi-materi rapat pimpinan atau rapim memiliki manfaat sebelum diunggah ke YouTube. Sandi tidak ingin video rapim yang diunggah menimbulkan gesekan di masyarakat.

"Ini yang kami pastikan dulu bahwa materi yang diangkat (ke YouTube) nanti efektivitasnya dan manfaatnya bisa langsung kena tanpa banyak sekali potensi untuk menimbulkan gesekan di masyarakat," ujar Sandi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Sandi menjelaskan, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengunggah video-video rapat sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Baca juga : Dinas Kominfo DKI Pilah-pilah Video Rapim yang Diunggah ke YouTube

Namun, di sisi lain, Dinas Kominfotik DKI juga memiliki tupoksi untuk memastikan video-video rapim yang diunggah bermanfaat untuk publik dan tidak memicu gesekan antar-warga.

Sandi membuka peluang adanya revisi pergub tersebut apabila Dinas Kominfotik DKI Jakarta membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ketentuan dalam pergub, yakni video diunggah paling lama tiga hari setelah pelaksanaan rapim atau rapat kedinasan.

"Apakah pergub itu yang menyatakan harus tiga hari, harus kami lihat," kata dia.

Sandi menjelaskan, pergub yang diteken Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta itu bagus untuk memandu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunggah video-video rapat sebagai bentuk transparansi. Namun, aturan itu perlu disesuaikan, khususnya terkait waktu penayangan video.

Baca juga : YouTube Pemprov DKI Unggah Video Rapim Satu Bulan Terakhir dalam Satu Hari

"Hari ini kami menganggap bahwa pergub itu bagus untuk transparansi dan akuntabilitas, tinggal disesuaikan tentunya hari yang diperlukan untuk mengedit," ucap Sandi.

Dinas Kominfotik DKI Jakarta sudah kembali mengunggah video-video rapim ke akun YouTube Pemprov DKI. Video yang diunggah yakni video rapim pada tanggal 13 dan 20 November, serta 4 Desember 2017. Video yang diunggah dibagi menjadi beberapa bagian dengan durasi belasan menit per video.

Pengunggahan video rapim ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan akhir-akhir ini. Soalnya, Pemprov DKI tidak mengunggah video rapim selama satu bulan ke akun YouTube.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com