Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Membungkukkan Badan ke Arah Sri Mulyani Saat Ditantang Raih WTP

Kompas.com - 27/12/2017, 13:26 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah saya katakan berulang, seharusnya (laporan keuangan) DKI dapat WTP dan WTP," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu saat menyampaikan sambutan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/12/2017).

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.

Baca juga: Sandiaga: Setiap Senin Road to WTP, Jumat Kami Pantau Tanah Abang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2017).
Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK.

Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.

Baca juga: Kasus Sumber Waras, Golden Ticket Pemprov DKI Dapatkan Opini WTP

Tantangan Ani diiringi tepuk tangan meriah dari para hadirin. Sandiaga yang juga menghadiri acara tersebut langsung berdiri, bertepuk tangan, dan membungkukkan badannya ke arah Ani sebagai tanda penghormatan.

Adapun Sandiaga didaulat menjadi pimpinan DKI meraih opini WTP. Setiap Senin, Sandiaga menggelar rapat membahas pengelolaan keuangan DKI.

Persoalan yang menjadi fokus Sandiaga meraih WTP, antara lain, penyelesaian kasus lahan RS Sumber Waras dan Cengkareng Barat. Beberapa tahun terakhir, laporan keuangan DKI mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Kompas TV APBD DKI Jakarta 2018 sudah disahkan. Namun, banyak catatan yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com