Kasus Sumber Waras, "Golden Ticket" Pemprov DKI Dapatkan Opini WTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/12/2017), melakukan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YSKW. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah pengembalian dugaan kerugian negara Rp 191 miliar dalam pembelian lahan milik YSKW.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. YSKW tetap kukuh pada sikap, yaitu tak memiliki kewajiban mengembalikan uang sisa pembayaran tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika tak kunjung selesai, kemungkinan besar masalah harus diselesaikan di pengadilan melalui sidang perniagaan.

"Ini yang coba kami ingin sampaikan, alangkah baiknya kalau bisa dalam kekeluargaan. Nanti kami juga akan diskusikan ini dengan Pak Gubernur," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Baca juga: Sudah Berdialog, Pemprov DKI dan Sumber Waras Belum Capai Kesepakatan

Keinginan Pemprov DKI menyelesaikan masalah Sumber Waras merupakan bagian dari tujuan Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembelian lahan Sumber Waras merupakan salah satu temuan BPK yang membuat Pemprov DKI tak mendapat WTP selama dua tahun belakangan.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017).

Sandi bahkan menyebut penyelesaian masalah pembelian lahan RS Sumber Waras merupakan salah satu tiket untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Jika tak selesai, Sandi meyakini opini WTP hanya akan menjadi angan-angan belaka.

"Sumber Waras itu salah satu yang kami sebut sebagai big ticket item (untuk WTP) sebagai yang akan memengaruhi opini. Jadi, harus ada tindak lanjutnya," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Sandiaga: Sumber Waras "Big Ticket Item" untuk WTP

Kisruh lahan Sumber Waras berawal saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW senilai Rp 800 miliar. Dana untuk pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Menurut rencana, di atas lahan tersebut akan dibangun Rumah Sakit Kanker pertama milik DKI. Selama ini DKI belum memiliki RS yang khusus menangani kanker. Pengobatan kanker terpusat di RS Kanker Nasional Dharmais. Pasien di Dharmais telah membeludak dan menimbulkan antrean panjang dalam penanganan pasien.

Pembelian lahan itu menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah memeriksa sejumlah pejabat DKI terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Tunggu Kejelasan Sumber Waras, Sandi Janjikan Rumah Singgah untuk Penderita Kanker

Proses jual beli lahan dilakukan pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. BPK juga mendapatkan temuan ada kerugian negara Rp 191 miliar dari pembelian lahan tersebut.

Pembangunan RS Kanker DKI tak akan dimulai jika status hukum lahan yang terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu belum beres.