Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lahan di Wilayah yang Terdampak Banjir Luapan Ciliwung Harus Dibebaskan

Kompas.com - 09/02/2018, 18:31 WIB
Nursita Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, ada banyak pembebasan lahan yang harus dilakukan untuk normalisasi dan naturalisasi sungai di Jakarta, salah satunya pembebasan lahan di wilayah yang terdampak banjir luapan Kali Ciliwung pada Senin (5/2/2018).

"Kemarin sudah didata ada 31 titik terdampak Ciliwung, 31 itu yang mana? Yang memang belum normalisasi, Gang Arus, Rawajati, Pengadegan, Bicara Cina," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).

Baca juga : Jakarta Banjir, Anies Batal Rayakan Hari Pers dengan Jokowi

Teguh menyampaikan, ada tiga sungai yang menjadi prioritas untuk dinormalisasi, yakni Kali Pesanggrahan, Ciliwung, dan Kali Sunter. Normalisasi harus dilakukan hingga batas pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan.

"Wilayah selatan sampai timur yang finalnya sampai dengan batasnya pintu air Manggarai," kata dia.

Dinas Sumber Daya Air masih terus menginventarisasi lahan yang harus dibebaskan, termasuk mendata kepemilikan tanah tersebut.

Dinas Sumber Daya Air akan membayar ganti rugi kepada warga yang memiliki sertifikat lahan.

Namun, Teguh mengatakan, kebanyakan warga tidak memiliki sertifikat lahan yang mereka duduki. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan relokasi ke rumah susun.

Baca juga : Anies Minta Warga Korban Banjir Urus Dokumen yang Rusak ke Kelurahan

Teguh tidak mengetahui rusun mana yang akan menjadi tempat relokasi karena itu merupakan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

"Bagaimana dengan yang enggak punya alas hak? Pasti akan kami relokasi ke rumah susun terdekat. Kalau ditanya kesiapan rumah susun bagaimana, silakan tanya Dinas Perumahan," ucap Teguh.

Saat ditanya rencana pembebasan lahan dan relokasi, Teguh tidak menjelaskan secara spesifik. Dia hanya menyebut pembebasan lahan akan dilakukan secepatnya. Teguh mengakui memerlukan waktu panjang untuk membebaskan lahan.

Kompas TV Warga di sekitar bantaran bersiap mengantisipasi kemungkinan banjir yang akan datang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com