Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan Anggaran Terendah, Kadis Sumber Daya Air Bilang Butuh Waktu

Kompas.com - 05/04/2018, 09:21 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengakui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dia pimpin menempati urutan terendah dalam penyerapan anggaran triwulan pertama ini.

Teguh mengatakan, anggaran yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air berbeda dengan SKPD lain dan butuh waktu lebih untuk mengeksekusinya.

"Kami, kan, termasuk anggaran luar biasa. Butuh waktu, butuh ketelitian, jangan sampai salah," ujar Teguh di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Baca juga: Anies Sebut Dinas Sumber Daya Air Paling Kecil Penyerapan Anggarannya

Teguh mengatakan, anggaran di Dinas Sumber Daya Air didominasi program pembebasan lahan.

Tahun ini, anggaran untuk pembebasan lahan mencapai 40 persen dari anggaran Dinas Sumber Daya Air.

Program tersebut, kata Teguh, tidak bisa langsung dieksekusi pada triwulan pertama.

Dinas Sumber Daya Air sering terbentur perselisihan dengan warga saat akan melakukan pembebasan lahan.

Baca juga: Anies Targetkan Serapan Anggaran di Atas 90 Persen Tiap Tahun

Teguh mengatakan, lahan yang diyakini sudah clear dari masalah ganti rugi saja masih suka digugat warga, apalagi pembebasan lahan di kawasan yang masih bermasalah skema ganti ruginya.

Teguh mengatakan, penggunaan anggaran di Dinas Sumber Daya air tidak seperti SKPD lain, termasuk dalam hal pembelian material.

Kata Teguh, material yang dibutuhkan Dinas Sumber Daya Air belum seluruhnya masuk ke dalam e-katalog. Dinas Sumber Daya Air akhirnya harus melakukan lelang.

"Kalau barang itu sudah masuk dalam katalog elektronik, itu enak. Dinas Bina Marga enak, tuh, barang semua sudah ada, jadi dia tinggal belanja. Kalau di Dinas Sumber Daya Air susah. Pemeliharaan pompa harus lelang karena harganya di atas Rp 200 juta," katanya. 

Baca juga: Anies Ingin Ubah Pola Serapan Anggaran DKI agar Tak Terpusat di Akhir Tahun

Namun, Teguh tetap berupaya agar penyerapan Dinas Sumber Daya Air tetap tinggi tahun ini. Dia berharap penyerapan tahun ini bisa lebih tinggi daripada tahun lalu yang hanya 63 persen.

Berdasarkan data di situs Bappeda DKI Jakarta, serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air baru mencapai Rp 65 miliar atau 1,99 persen dari total alokasi belanja langsung-tidak langsung Rp 3,2 triliun.

Kompas TV Jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejumlah persiapan terus dilakukan di Balai Kota.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com