Enam Hal Menarik Soal Rumah DP 0 Rupiah di Pembahasan RPJMD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Program rumah DP 0 rupiah yang jadi janji Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menjadi diskusi panas dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 bersama DPRD DKI, Senin (10/4/2018).

Dalam rapat tersebut, langkah mewujudkan rumah DP 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir dalam rapat itu terheran-heran.

Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS. Berikut sejumlah rencana rumah DP 0 yang diungkap dalam rapat kemarin:

1. Rumah susun di pinggir Jakarta

Dalam rancangan RPJMD yang disusun Pemprov DKI Jakarta, frasa rumah yang kerap dianggap rumah tapak, dipastikan maksudnya adalah rumah susun. Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menyatakan, rumah tapak tak mungkin dibangun di Jakarta, meskipun bentuknya adalah rumah sederhana.

"Kalau untuk Jakarta, kita lupakan landed (tapak). Jakarta kita konsep rusun. Karena landed harganya Rp 140 juta tidak mungkin ada di Jakarta. Rusun Rp 350 juta rata-rata," kata Tuty, Senin.

Baca juga : Menengok Contoh Rumah Tapak DP 0 Rupiah Sepekan Setelah Peluncuran

Mengenai lokasinya, Sekretaris Daerah Saefullah mengungkapkan, kemungkinan rusun-rusun ini akan dibangun di pinggiran Jakarta untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Terpaksa di pinggiran, karena nilainya. Bisa di Jakarta Barat, Selatan, Timur, sampai Utara, pinggiran," ujar Saefullah.

2. Berdasarkan skema penghasilan

Dalam RPJMD, dijelaskan ada skema housing career yang memuat tiga strata pendapatan. Untuk pendapatan di bawah Rp 4 juta, akan menyewa rusun yang dibangun dari APBD. Pendapatan Rp 4 juta sampai 7 juta, bisa memiliki unit rusun dengan DP 0.

Rusun yang dimiliki akan dibangun oleh BUMD DKI. Sementara pendapatan di atas Rp 7 juta bisa memiliki rusun dengan DP 0 akan diserahkan ke pasar, membeli dari pengembang swasta.

"Kita tetap menyediakan talangan uang muka. Tapi mereka (penghasilan di atas Rp 7 juta) didorong untuk masuk ke market," kata Tuty

3. Tanahnya dari kompensasi KLB

Jumlah unit rusun yang ditargetkan Anies-Sandi selama lima tahun ke depan tak main-main jumlahnya, mencapai 250.000 unit. Kondisi Jakarta yang semakin padat membuat lokasi pembangunan rusun dipertanyakan.

Baca juga : Rencananya, Rusun DP 0 Rupiah Akan Dibangun di 5 Wilayah DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Saefullah menyebutkan Pemprov DKI akan menggelontorkan Rp 1,25 triliun untuk membebaskan tanahnya setiap tahun, hingga 2022. Namun, dalam rapat diungkap juga cara mendapatkan tanah dengan mudah yakni melalui kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari pengembang.