Enam Hal Menarik Soal Rumah DP 0 Rupiah di Pembahasan RPJMD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Program rumah DP 0 rupiah yang jadi janji Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menjadi diskusi panas dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 bersama DPRD DKI, Senin (10/4/2018).

Dalam rapat tersebut, langkah mewujudkan rumah DP 0 yang diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Sekretaris Daerah membuat anggota DPRD bahkan jajaran Pemprov lain yang hadir dalam rapat itu terheran-heran.

Kritik paling keras justru datang dari partai pendukung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS. Berikut sejumlah rencana rumah DP 0 yang diungkap dalam rapat kemarin:

1. Rumah susun di pinggir Jakarta

Dalam rancangan RPJMD yang disusun Pemprov DKI Jakarta, frasa rumah yang kerap dianggap rumah tapak, dipastikan maksudnya adalah rumah susun. Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menyatakan, rumah tapak tak mungkin dibangun di Jakarta, meskipun bentuknya adalah rumah sederhana.

"Kalau untuk Jakarta, kita lupakan landed (tapak). Jakarta kita konsep rusun. Karena landed harganya Rp 140 juta tidak mungkin ada di Jakarta. Rusun Rp 350 juta rata-rata," kata Tuty, Senin.

Mengenai lokasinya, Sekretaris Daerah Saefullah mengungkapkan, kemungkinan rusun-rusun ini akan dibangun di pinggiran Jakarta untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Terpaksa di pinggiran, karena nilainya. Bisa di Jakarta Barat, Selatan, Timur, sampai Utara, pinggiran," ujar Saefullah.

2. Berdasarkan skema penghasilan

Dalam RPJMD, dijelaskan ada skema housing career yang memuat tiga strata pendapatan. Untuk pendapatan di bawah Rp 4 juta, akan menyewa rusun yang dibangun dari APBD. Pendapatan Rp 4 juta sampai 7 juta, bisa memiliki unit rusun dengan DP 0.

Rusun yang dimiliki akan dibangun oleh BUMD DKI. Sementara pendapatan di atas Rp 7 juta bisa memiliki rusun dengan DP 0 akan diserahkan ke pasar, membeli dari pengembang swasta.

"Kita tetap menyediakan talangan uang muka. Tapi mereka (penghasilan di atas Rp 7 juta) didorong untuk masuk ke market," kata Tuty

3. Tanahnya dari kompensasi KLB

Jumlah unit rusun yang ditargetkan Anies-Sandi selama lima tahun ke depan tak main-main jumlahnya, mencapai 250.000 unit. Kondisi Jakarta yang semakin padat membuat lokasi pembangunan rusun dipertanyakan.

Sekretaris Daerah Saefullah menyebutkan Pemprov DKI akan menggelontorkan Rp 1,25 triliun untuk membebaskan tanahnya setiap tahun, hingga 2022. Namun, dalam rapat diungkap juga cara mendapatkan tanah dengan mudah yakni melalui kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari pengembang.

"Sekarang ini dalam catatan kasar kita, kita udah bisa dari KLB ini hampir 20 hektar. Kalau Kepala Daerah cepat terima ini, di tangan udah 20 hektar dari kewajiban, bisa kita tunjuk di daerah pinggiran," kata Saefullah.

Kompensasi KLB atau kompensasi yang dibayarkan karena menambah lantai bangunan ini sempat menuai kontroversi semasa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok menggunakannya untuk membangun infrastruktur publik seperti sejumlah rusun dan Simpang Susun Semanggi.

4. Sebagian besar tidak dibangun DKI

Target menyediakan 250.000 unit rusun ini, akan dibagi menjadi 50.000 per tahun selama lima tahun. Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa dengan APBD. Rusunawa juga dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Sementara rusun DP 0 untuk penghasilan Rp 4-7 juta, akan dibangun oleh BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD yang ditunjuk untuk membangun rusun yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, diserahkan ke swasta untuk memenuhi.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuty.

5. Target dinilai terlalu tinggi

Meski Pemprov hanya membangun 14.000 unit per tahun, tetap saja jumlah ini dinilai terlalu tinggi. Apalagi jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov hanya mampu membangun 3.000 unit per tahun. Belum lagi kegagalan pemerintah membangun rusun tahun ini, yang membuat tahun depan pembangunan harus digandakan untuk menutup kegagalan tahun ini.

"Bagaimana meningkatkannya menjadi 50.000 unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua (salah) yang menyepakati RPJMD ini," kata anggota Komisi D DPRD Bestari Barus.

Rapat sempat diskors karena pihak Pemprov DKI Jakarta kesulitan meyakinkan DPRD bagiamana mereka bisa membangun 14.000 rusun dalam setahun. Sekretaris Daerah Saefullah akhirnya meyakinkan bahwa, mereka akan mengklaim rusun yang dibangun di era pemerintahan yang sebelumnya, sebagai rusunawa dalam program rumah DP 0.

"Jadi di rusunawa di angka 14.000-an itu ternyata tahun ini yang multiyears, ini kita akan selesai sebanyak 7.563 unit, 2018. Berarti 14.000 dikurangin 7.000 udah separuhnya. Jadi kalau dipasang angka 14.564 insya Allah bisa. Hanya tinggal 7.000," kata Saefullah.

6. Minta bantuan DPRD

Saefullah meminta bantuan DPRD untuk membantu mewujudkan janji kampanye Anies. Meski terkesan sulit, ia meyakinkan DPRD bahwa pihaknya berpasrah pada takdir.

"Saya closing, bahwa angka 250.000 ini adalah angka visioner yang kita harus bantu gubernur sampai seperti ini. Takdirnya nanti sampai berapa, itulah upaya kita," kata Saefullah.