Di Jakbar Polisi Antisipasi Lonjakan Harga hingga Sel Tidur Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat akan mengantisipasi beberapa hal selama penyelenggaraan operasi Ketupat Jaya atau libur Lebaran 2018. Operasi Ketupat itu akan berlangsung selama 18 hari, dari tanggal 7 hingga 24 Juni 2018.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, salah satu hal yang harus diantisipasi yakni lonjakan harga pangan.

"Potensi kerawanan yang harus kami antisipasi, yang pertama fluktuasi harga pangan," ujar Hengki saat memimpin apel operasi Ketupat Jaya di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: 4 Target Operasi Ketupat 2018: Pengamanan Mudik hingga Berantas Teroris

Hal kedua yang harus diantisipasi yakni gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Lebaran.

Hengki menjelaskan, jenis kejahatan yang biasa terjadi menjelang Lebaran yakni pencurian di rumah kosong yang ditinggal mudik para penghuninya.

Hengki juga menyebutkan bahwa ancaman terorisme harus diantisipasi, mengingat akhir-akhir ini terjadi berbagai aksi terorisme di Indonesia.

Meskipun Jakarta lebih aman dibandingkan daerah lain, Hengki menyebut semua pihak tidak boleh lengah dan harus tetap waspada.

"Ancaman berikutnya yang perlu dihadapi yaitu terkait dengan teroris. Ada yang dikenal dengan foreign terrorist fighter, para jihadis yang menurut istilah mereka yang kembali ke Indonesia, yang menjadi sel tidur," kata Hengki.

Dalam apel tersebut, Dandim 0503 Jakarta Barat Letkol Kav Andre Henry Masenge menyampaikan, TNI siap membantu polisi melakukan pengamanan jelang Lebaran. Andre menyatakan, ancaman terorisme harus diawasi bersama oleh warga dan pemerintah.

"Bhabinkamtimbas, babinsa, lurah, RT/RW punya peran signifikan untuk mengetahui sel-sel tidur terorisme yang ada di wilayah masing-masing. Jika dijalankan dengan baik, paham radikal dan terorisme tidak akan terjadi di Jakarta," kata Andre.

Apel tersebut diikuti jajaran Polri, TNI, dan unsur Pemerintah Kota Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP, Suku Dinas Kesehatan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), serta ormas, dan anggota pramuka.