Pergantian Gubernur Jadi Alasan Anggaran Pembangunan 3 Rusun Dicoret

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan, penyebab dicoretnya anggaran pembangunan tiga rusun di Jakarta adalah adanya pergantian kepala daerah.

Tiga rusun yang waktu itu dicoret anggarannya adalah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Dia mengatakan pembangunan rusun hanya bisa dilakukan dengan skema multi-years atau tahun jamak. Sementara, tahun lalu pihaknya tidak bisa mengajukan proyek multi-years karena ada pergantian kepala daerah.

"Kemarin itu karena ada periode pergantian gubernur, kan tidak boleh multi-years. Padahal seharusnya kan pembangunan rusun itu multiyears berdasarkan SK Gubernur. Namun karena ada pergantian gubernur maka tidak boleh, jadi single year (satu tahun)," ujar Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Waktu Minta Angggaran Rusun, Pemprov Mintanya seperti Mau Nangis...

Akhirnya, tiga rusun yang dibatalkan pembangunannya saat ini dianggarkan dengan skema single year.

Meli menjelaskan mengapa pembangunan rusun harus multi-years. Idealnya, pembangunan fisik rusun memakan waktu 14 bulan. Belum ditambah proses lelang.

Selain itu, satu rusun bukan sekadar membangun dari awal melainkan revitalisasi. Rusun yang dimaksud adalah Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat. Artinya, warga yang sudah menetap di sana harus dipindahkan terlebih dahulu.

Dinas Perumahan kemudian harus melakukan penghapusan aset juga sebelum membangun kembali rusun itu.

"Itu semua jelas tidak memungkinkan waktunya bila single year," kata dia.

Nilai anggaran pembangunan tiga rusun yang dicoret adalah Rp 712 miliar. Rincinannya, pembangunan Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat sebesar Rp 162 miliar.

Tiga rusun itu mencakup 8 tower dan 1.951 tower. Dengan itu, maka Pemprov DKI tidak memiliki rusun baru pada tahun 2018.