Ketua DPRD DKI Pertanyakan Pembentukan Tim Pertimbangan Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan tujuan pembentukan Tim Pertimbangan Monas. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terlalu banyak membentuk tim-tim kecil untuk beberapa hal.

"Buat apa (Tim Pertimbangan Monas)? Kebanyakan tam-tim," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (8/8/2018).

Prasetio menilai hal yang seharusnya sederhana menjadi rumit. Menurut dia, tugas pokok tim pertimbangan itu bisa diurus oleh UPT Monas dan Dinas Pariwisata. Tidak perlu lagi ada anggota dari eksternal Pemprov DKI yang ikut merumuskan acara apa yang boleh digelar di Monas.

"Sudah ada UPT Monas, sudah ada Dinas Pariwisata. Kenapa mereka tidak dimaksimalkan?" kata Prasetio.

Baca juga: Sudah Ada UPK Monas, Ini Penjelasan Pemprov DKI Bentuk Tim Pertimbangan Monas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional (Monas). Tim itu direncanakan akan menerima honor sebesar Rp 461 juta. Honor itu hendak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 yang saat ini dibahas Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggotanya adalah unsur-unsur dari Badan Pengelola Aset Daerah; Badan Pajak dan Retribusi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas; Biro Perekonomian Setda; Kementerian Sekretariat Negara; Polda Metro Jaya; serta Kodam Jaya.

Selain itu, ada unsur non-pemerintahan, yakni Anhar Gonggong, JJ Rizal, dan Asro Kamal Rokan (ditulis sebagai Asro Kamal Rohan dalam Kepgub).

Anhar Gonggong dan JJ Rizal secara terpisah telah menyatakan bahwa nama mereka dicatut. Mereka tak pernah dimintai persetujuannya untuk menjadi anggota tim tersebut.

Baca juga: JJ Rizal Mengaku Namanya Dicatut dalam Tim Pertimbangan Monas