8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rancangan APBD-P 2018 senilai hampir Rp 11 triliun. Anggota banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik hal itu dan menilai Pemprov DKI menjilat ludah sendiri.

"Saya masih ingat betapa kerasnya Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) terkait PMD karena sebelumnya disyaratkan seluruh BUMD kita harus mandiri. Kemudian hari ini saya lihat adalah pengkhianatan," kata Bestari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/8/2018).

"Tiba-tiba ludah yang keluar dijilat kembali dengan mengalokasikan hampir Rp 11 triliun. Ini apa?" tambah dia.

Baca juga: Bestari: Bukannya BUMD Disuruh Mandiri, Kok Ini Minta PMD Sampai Rp 1 Triliun?

Dalam rapat itu, ada delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018. PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp 3,6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 79,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp 85,5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya Rp 166 miliar, dan PDAM Jaya Rp 1,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan penetapan APBD 2018, PMD ini naik Rp 5,083 triliun. Ketika itu BUMD yang diberi PMD hanya yang memang mendapat penugasan atas program nasional seperti PT MRT.

Bukan hanya Bestari yang mempersoal hal itu. Anggota banggar lainnya ikut mempertanyakan anggaran PMD yang membengkak. Padahal pada penetapan APBD 2018, BUMD tidak diberikan PMD agar bisa mandiri.

Anggota banggar lainnya, Pantas Nainggolan, mengatakan PMD ini seperti manipulasi. Sebab, salah satu pos anggaran PMD digunakan untuk pembangunan rumah DP 0 yang seharusnya dilakukan SKPD terkait.

"Ini sebuah manipulasi, akal-akalan. Karena pemerintah tidak mungkin menjual asetnya, maka diberikan ke BUMD-BUMD," kata Pantas.

Anggaran pembangunan rusun di Dinas Perumahan untuk tahun 2018 malah dimatikan. Akibat perdebatan ini, akhirnya rapat paripurna diskors sampai besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan besok rapat banggar dilanjutkan untuk menentukan masalah PMD.

"Besok harus hadir pejabat-pejabat yang relevan seperti asisten perekonomian, BP BUMD, BPAD, dan juga SKPD terkait," kata Triwisaksana.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...