Anggota DPRD DKI Ini Tak Setuju Rapat RW Ada Pendamping dan Uang Transpor

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak setuju kebijakan Gubernur DKI merekrut dan memberikan uang transpor untuk pendamping rapat RW dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Menurut Gembong, kebijakan itu hanya menghamburkan anggaran.

"Kami objektif ya, selama mempercepat pembangunan untuk masyarakat, kita tidak ada soal. Tapi, kalau penghamburan yang notabene tidak jelas, kami boleh bertanya juga," kata Gembong, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Akan Ada Alokasi Uang Transpor untuk Pendamping RW di APBD-P DKI

Gembong menilai, tidak diperlukan pendamping karena proses musrenbang sudah dipermudah lewat sistem online. Bappeda telah menyediakan standar pengisian secara online.

Dia juga mempertanyakan kompetensi pendamping yang akan ditunjuk Pemprov DKI Jakarta. Menurut Gembong, akan lebih efektif jika Pemprov DKI melatih para ketua RW.

"Mending ke depan para ketua RW yang diberi pelatihan oleh Bappeda, bukan orang-orang baru. Karena yang tahu masalah itu RW," ucap Gembong.

"Kalau bicara kebutuhan warga, pasti RW yang lebih tahu. Kan kita tidak tahu nanti yang diangkat siapa. Jangan-jangan tim suksesnya Anies semua, boleh kita curiga," ujar dia.

Baca juga: Pendamping Rapat RW yang Terima Uang Transpor Akan Bantu Input Usulan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundangkan Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pergub itu mengatur Pemprov DKI akan memberi upah bagi pendamping pembahasan APBD dari tingkat RW hingga provinsi Rp 150.000 per orang per rapat.

Bappeda selaku pemegang kuasa anggaran meyakini, pendamping akan membuat input usulan di tingkat RW lebih berkualitas.