Gubernur DKI Akan Surati Kemenkeu, Minta Hibah Lahan untuk Bangun Selter Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta hibah lahan di RT 002, RW 012, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Menurut Saefullah, lahan itu menjadi salah satu alternatif yang akan digunakan untuk membangun rumah singgah sementara atau selter untuk warga korban gusuran normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri.

"Kita lagi mau tulis surat, nanti Pak Gubernur meminta ke Kementerian Keuangan untuk kiranya (lahan) dapat dihibahkan ke pemprov. Itu luasnya seribuan (meter). Itu juga jadi pilihan," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 2 Alternatif Lahan untuk Bangun Selter Warga Bukit Duri

Menurut Saefullah, lahan milik Kementerian Keuangan itu telantar. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berniat memanfaatkan lahan tersebut.

"Itu ada tanah Kementerian Keuangan yang telantar, bangunannya saya lihat kalau enggak Jepang, ya zaman Belanda kali itu. Jadi, enggak kepakai, sayang," kata dia.

Selain lahan Kementerian Keuangan, lahan lain yang menjadi alternatif yakni lahan Wisma Ciliwung.

Dia telah meminta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk mengecek status kepemilikan lahan itu.

Marullah nantinya akan berkoordinasi dengan pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan, untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut.

Baca juga: Trotoar GBK Kini Dihalangi Selter Grab

Jika tak ada masalah, Pemprov DKI akan menganggarkan dana untuk membeli lahan tersebut. "Kalau sudah jelas, ya, nanti kita anggarkan di DKI," ucap Saefullah.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kampung susun di sekitar lokasi gusuran Bukit Duri. Namun, pembangunan kampung susun itu juga terkendala lahan.

Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI akan menyiapkan selter untuk warga.

Namun, anggaran pembangunan selter sebesar Rp 5,98 miliar itu dicoret dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 karena tak kunjung menemukan lahan.