Pemprov DKI Ganti Nama OK Otrip, Ini Alasannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah nama OK Otrip yang selama ini menjadi program integrasi antarmoda di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya ingin menciptakan brand baru untuk program itu.

"Insya Allah dalam waktu dekat, sistem transportasi umum massal terintegrasi akan memikiki brand baru. Brand baru ini akan menggambarkan sistem integrasi antarmoda transportasi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/10/2018).

Anies mengatakan, nama OK Otrip hanya digunakan pada saat tahapan uji coba saja. Saat ini, uji coba telah berakhir. Namanya akan diganti saat program ini sudah resmi diterapkan.

Namun, belum ada nama yang pasti sebagai pengganti nama OK Otrip. Anies mengatakan, namanya masih digodok. "Ini sedang dalam proses finalisasi," kata dia.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dibayar Rp 3.600-Rp 3.900 Per Kilometer

Menurut Anies, nama program ini diganti karena Pemprov DKI menginginkan nama yang memiliki makna integrasi.

Harapannya bukan hanya angkut kecil dan bus transjakarta saja melainkan juga mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT).

"Harapannya BRT, MRT, LRT, medium bus, mikrobus, terintegrasi dalam satu sistem karena itulah payungnya nama transportasi integrasi," ujar Anies.

Nama program OK Otrip mulai diperkenalkan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye dalam Pilkada DKI 2017.

Program ini pertama kali diuji coba pada 15 Januari 2018. Uji coba sempat diperpanjang hingga empat kali sampai akhirnya diterapkan hari ini, Senin (1/10/2018).

Meskipun penerapannya sudah dimulai, tidak ada perbedaan tarif dengan saat uji coba.

Baca juga: Angkot OK Otrip Dipastikan Tidak Ngetem, Sopirnya Tidak Merokok

Masyarakat tetap gratis menggunakan bus kecil atau angkot yang sudah bekerja sama dengan PT Transjakarta.

Saldo di kartu OK Otrip penumpang mulai terpotong ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan bus transjakarta.

Biaya perjalanan yang dibebankan kepada warga maksimal Rp 5.000. Namun, bisa juga lebih rendah dari itu jika penumpang hanya menggunakan satu kendaraan dalam sekali perjalanan.