JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik program OK Otrip.
Bagi dia, program tersebut gagal karena pencapaiannya masih jauh dari target tahun ini.
"OK Otrip itu program gagal. Sampai pertengahan tahun target Gubernur itu sekitar 2.000 angkot yang gabung, tetapi sekarang baru 100-an," ujar Gembong ketika dihubungi, Sabtu (14/7/2018).
Baca juga: Penumpang OK Otrip Capai 18.000 Per Hari, Sandiaga Bilang Masih Kurang
Saat ini baru 123 armada angkutan umum yang bergabung dengan OK Otrip. Padahal targetnya tahun ini adalah 2.609 armada.
Gembong mengatakan, kegagalan ini karena Pemprov DKI tidak mampu meyakinkan operator untuk bergabung. Dia menilai sosialisasinya juga kurang kencang.
Gembong pun menyimpulkan bahwa program ini terlalu dipaksakan.
"Yang saya lihat mereka itu terlalu memaksakan ya," kata dia.
Baca juga: Banyak Kekurangan, Uji Coba OK Otrip Mungkin Akan Diperpanjang Lagi
Kata Gembong, seharusnya Pemprov DKI membuat kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak. Jangan sampai usaha operator mati karena bergabung dengan OK Otrip.
Jika kerja sama menguntungkan Pemprov dan operator, Gembong yakin banyak operator yang akan bergabung.
"Intinya perlu persiapan yang matang sehingga operator kendaraan mampu bergabung ke OK Otrip, mampi bertahan hidup," kata dia.
Dua operator
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, telah memberikan target kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta agar seluruh operator angkutan bergabung di program OK-Otrip paling lama akhir Juli 2018.
Sandi mengatakan, hingga saat ini baru dua operator yang bergabung dalam program tersebut, Budi Luhur dan KWK.
"Pas rapim (rapat pimpinan) kemarin hari Senin, Pak Anies sudah menugaskan akhir bulan ini, Juli harus semua bergabung, operator bergabung atau mayoritas sudah bergabung," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Baca juga: Seluruh Operator Angkutan Umum di DKI Ditargetkan Gabung OK-Otrip Akhir Juli
Sandi mengatakan, hal itu dilakukan untuk menuntaskan program yang dinilai memberikan manfaat untuk warga Ibu Kota.