Fraksi PDI-P Kritisi Setahun Pemerintahan Anies Terkait Program Rumah untuk Warga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritisi program perumahan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pemprov DKI dinilai tidak memiliki program penyediaan tempat tinggal untuk warga miskin.

Pernyataan itu disampaikan dalam rangka satu tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta.

"Bisa kami katakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan ini, tidak ada program rumah untuk warga miskin," kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, dalam konferensi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Plt Kadis: Kemungkinan Tarif Rusunawa di DKI Tetap

Rio menyinggung program rumah DP Rp 0 samawa yang menjadi unggulan Pemprov DKI. Rio mengatakan salah satu syarat untuk membeli rumah ini adalah penghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan. Cicilan setiap bulannya sekitar Rp 2 juta.

Rio mengingatkan cicilan itu pasti di luar biaya air, listrik, dan pengelolaan lingkungan. Menurut Rio, syarat itu sulit untuk dipenuhi warga miskin.

"Pertanyaannya, kalau seperti ini keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" ujar Rio.

Program rumah yang memungkinkan untuk dijangkau  warga miskin adalah rumah susun sewa. Sayangnya, kata Rio, Pemprov DKI justru gagal dalam merencakan pembangunan tiga rusunawa tahun 2018 ini.

Tiga rusun tersebut adalah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat. Tidak ada pembangunan rusun baru tahun ini.

"Sekarang ini tidak ada perumahan untuk warga miskin. Program DP Rp 0 hanya untuk melayani warga kelas menengah. Warga miskin dipaksa untuk hidup susah," kata Rio.

Baca juga: Rusunami DP Rp 0 Bisa Dicicil 20 Tahun, Cicilan Rp 2 Jutaan Per Bulan