JAKARTA, KOMPAS.com - Guru SMAN 87 Jakarta Selatan, NK, keluar dari ruangan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta setelah 6 jam diperiksa Bawaslu terkait dugaan pemberian doktrin anti Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap murid SMAN 87. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Bawaslu DKI, Jalan Sunter Agung, Senin (15/10/2018).
NK diperiksa sejak pukul 13.00 WIB dan baru keluar dari ruangan Bawaslu DKI pukul 19.00.
Saat keluar NK mengatakan, kedatangannya hanya untuk mengklarifikasi dugaan tersebut kepada Bawaslu. Namun, NK enggan menjawab soal dugaan doktrinisasi anti Jokowi terhadap murid SMAN 87 seperti kabar yang beredar.
"Saya hanya mengklarifikasi pernyataan yang memang enggak pas dan enggak cocok.... Panjang Mbak urusannya, makasih banyak," ujar NK.
Baca juga: Pihak SMAN 87 Dipanggil Bawaslu DKI untuk Klarifikasi Dugaan Doktrin Anti-Jokowi
Kuasa hukum NK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hoirullah mengatakan, ada 30 pertanyaan yang ditanyakan Bawaslu. Pertanyaan yang ditanyakan terkait pengangkatan NK sebagai apratur sipil negara, hingga kronologi tuduhan doktrin anti Jokowi.
Hoirullah mengatakan, pihaknya membantah semua tuduhan tersebut. Hoirullah mengatakan, NK tidak terlibat dalam kelompok atau kepentingan politik apapun.
"Kami sebagai kuasa hukum menolak semua fitnah atas tuduhan terhadap beliau. Tidak ada urusan, karena ini dianggap suatu hal politik. Dianggap kepentingan politik oleh suatu kelompok. Kami menyatakan bahwa itu tidak benar," ujar Hoirullah.
NK yang merupakan guru agama di SMAN 87 Jakarta diduga telah memberi doktrin anti Presiden Joko Widodo kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar-mengajar.
Kasus itu mencuat bermula dari keluhan seseorang yang mengaku orangtua murid. Keluhan itu viral di media sosial. Orangtua itu mengeluhkan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan NK di tempat ibadah dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut orangtua siswa itu, kepada para siswa NK menyampaikan bahwa banyaknya korban bencana di Sulawesi Tengah akibat ulah Jokowi. Bawaslu DKI dan Dinas Pendidikan pun mengusut kasus tersebut.
Baca juga: Temui Kapolda Metro, Bawaslu DKI Bicarakan Kasus SMAN 87 hingga Caleg Bagi Sembako
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.