DPRD Usulkan Hanya Warga DKI yang Dapat Subsidi MRT dan LRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta ingin agar subsidi yang dialokasikan untuk tiket Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) Jakarta bisa tepat sasaran. Karena itu, Komisi B mengusulkan hanya warga ber-KTP DKI Jakarta yang mendapatkan subsidi dari APBD DKI Jakarta itu.

"Kami ingin subsidi kita tepat sasaran, warga Jakarta tentunya," kata Ketua Komisi B Abdurrahman Suhaimi dalam rapat pembahasan tarif MRT dan LRT di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Anggota Komisi B lain, Ida Mahmudah menyampaikan hal serupa. Dia tidak ingin subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta sama seperti subsidi untuk transjakarta, dinikmati oleh warga luar Jakarta.

"Usulan saya, yang menikmati adalah warga Jakarta karena ada program JakLingko subsidinya sekian besar, tapi yang menikmati tidak hanya warga Jakarta, tapi juga Bekasi, Bogor, Depok," kata Ida.

Baca juga: Bertemu Ketua DPRD, Anies Sebut Tarif MRT Disepakati Sebelum 24 April 2019

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M Abbas mengemukakan, tim perumusan tarif MRT dan LRT Jakarta akan menghitung kembali komponen penghitungan tarif. Tim perumusan tarif MRT dan LRT juga akan melihat kembali kajian yang telah dirumuskan sebelumnya.

"Setelah ini, kami mau utak-atik nih. Kami lihat apakah di kajian juga melihat pada statusnya (warga ber-KTP DKI atau bukan)," ucap Abbas.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sementara untuk LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo menjajal Moda Rata Terpadu (MRT), Selasa (19/3/2019). Jokowi menjajal rute dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun Lebak Bulus.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi sebesar Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT yand diambil dari APBD DKI 2019. Subsidi untuk MRT dan LRT itu harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Komisi B dan Komisi C DPRD DKI hingga saat ini masih membahas tarif tersebut.