Pencegahan Kivlan Zen yang Tak Sampai 24 Jam

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dicegah bepergian ke luar negeri pada Jumat (10/5/2019).

Pencegahannya itu berkaitan dengan status Kivlan sebagai saksi dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang sedang diusut oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

"Akan dipanggil sebagai saksi Senin (13/5/2019) besok (atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Penyidiknya Mabes Polri, kita gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Jumat.

Namun, pencegahan itu rupanya tak berlangsung lama. Pada Sabtu dini hari kemarin, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut pencegahan terhadap Kivlan.

"Tadi pagi jam 03.00 pagi dikeluarin surat cekalnya dicabut. Sudah diterima oleh (Ditjen) Imigrasi dan dicabut Imigrasi," kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sam Fernando, Sabtu siang.

Baca juga: Ini Alasan Polri Minta Status Cekal Kivlan Zen Dicabut

Menanggapi hal itu, kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni, menyebut, pihak Imigrasi mestinya berhati-hati sebelum mencegah Kivlan ke luar negeri.

Sebab, ia merasa kliennya dirugikan oleh pencegahan tersebut. Apalagi, kata Pitra, Kivlan masih diikuti oleh orang yang disebutnya polisi pada Jumat lalu meski Kivlan sudah menerima surat pencegahan.

"Kivlan Zen merasa keberatan dan kecewa akibat oknum kepolisian yang datang menjumpai beliau, bahkan Kivlan Zen menyatakan dikejar-kejar layaknya seorang penjahat," kata Pitra di Bareskrim Mabes Polri, Sabtu siang.

Lebih lanjut, Pitra membantah bahwa kliennya hendak pergi ke luar negeri pada Jumat lalu. Ia mengatakan, Kivlan saat itu ingin terbang ke Batam menemui keluarganya.

"Hari ini dia bersama cucu-cucunya dan anaknya, tidak ada penangkapan terhadap beliau, tidak ada (status) tersangka terhadap beliau," ujar Pitra.

Sementara itu, Sabtu kemarin, Kivlan melaporkan balik orang yang melaporkannya dalam kasus dugaan makar yaitu seorang warga bernama Jalaludin.

Pitra mengatakan, kliennya berniat makar melainkan hanya berunjuk rasa. Menurut dia, unjuk rasa bukan kegiatan terlarang dan sudah dijamin oleh konsitusi.

"Kenapa beliau ingin berpendapat ataupun protes tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor sehingga ini membuat tidak adil bagi klien kami Kivlan Zen," ujar Pitra.

Baca juga: Ditjen Imigrasi: Pencabutan Cegah Kivlan Zen atas Permintaan Kepolisian

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Jalaludin. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor LP/B/0442/V/2019/BARESKRIM tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.