Polisi Larang Aksi Unjuk Rasa di MK Saat Sidang Sengketa Pilpres

Kompas.com - 13/06/2019, 12:26 WIB

Rindi Nuris Velarosdela,

Dian Maharani

Tim Redaksi

Rindi Nuris Velarosdela

Penulis

Dian Maharani

Editor

Lihat Foto

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (keempat kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang dengan KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) dan KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) usai mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa pada sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

MK akan memulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019. Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019.

"Kami tidak perbolehkan (menggelar aksi unjuk rasa) di depan MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik, dan hak asasi orang lain," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Larangan menggelar aksi unjuk rasa juga dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan seperti kerusuhan di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Oleh karena itu, Tito akan memberikan fasilitas tempat lainnya untuk menggelar aksi unjuk rasa yakni di depan IRTI dan kawasan patung kuda.

"Kami enggak mau ambil risiko. Kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK. Kalau nanti ada penyampaian pendapat, kami akan kanalisasi di depan IRTI, samping Patung Kuda, dan diawasi," ujar Tito.

Sebelumnya diberitakan, polisi mengerahkan 17.000 personel untuk mengamankan sidang permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, TNI menerjunkan 16.000 personel untuk mengamankan sidang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.