Akbar Tandjung: Tak Ada Alasan Munas Golkar Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Musyawarah Nasional (Munas) 2019 tidak bisa dipercepat. Munas Partai Golkar tetap harus digelar sesuai kesepakatan awal, yakni Desember 2019.

"Kalau ada usulan percepatan, ya, tidak ada alasan. Menurut saya, tentu kita ikuti yang telah kita sepakati sama-sama, yaitu bulan Desember 2019 yang akan datang," ujar Akbar di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (28/7/2019).

Menurut Akbar, rapat Dewan Kehormatan Partai Golkar juga sudah memutuskan bahwa Munas 2019 digelar pada Desember. Keputusan itu sudah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Untuk itu, dia meminta semua kader menunggu pelaksanaan Munas itu sesuai keputusan awal.

"Kita tunggu saja, karena tinggal beberapa bulan lagi," kata Akbar.

Baca juga: Gaduh Partai Golkar Jelang Munas...

Sebelumnya diberitakan, pendukung Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 berharap Munas 2019 dilakukan sebelum pelantikan anggota legislatif, serta presiden-wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Sebagai informasi, pelantikan anggota DPR/MPR/DPD RI terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2019.

Sementara, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2019.

"Ada secara implisit yang kita baca dalam perspektif politik dengan keinginan pemerintahan Jokowi yang baru sebelum penetapan DPR periode 2019-2024 dan sebelum pelantikan presiden, maka seluruh parpol pendukung 01 sudah harus melaksanakan munas," kata politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai, Minggu (7/7/2019).

Yorrys menyebut, pembentukan alat kelengkapan di DPR serta penyusunan kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi alasan agar Partai Golkar menggelar munas sebelum pelantikan.

Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga akan diisi orang-orang baru. Diharapkan, kabinet menjadi lebih segar di periode kedua Presiden Jokowi.