DPRD DKI Soroti Penambahan Biaya oleh Pemprov Terkait Formula E di APBD-P 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyoroti anggaran belanja langsung yang ditambahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anggaran ini dimasukkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Dalam poin tersebut tertulis penambahan anggaran untuk pergelaran olahraga. Namun, belum dituliskan berapa besar anggaran yang diajukan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mempertanyakan apakah anggaran tersebut terkait wacana diadakannya Formula E di Jakarta.

"Ada penambahan dengan event olahraga apakah ini soal wacana perhelatan balap Formula E? Dan apakah itu mendesak?" tanya Triwisaksana dalam rapat banggar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Turun Rp 2,5 Triliun, Anggaran Perubahan 2019 yang Diajukan Pemprov DKI Jadi Rp 86,5 T

Menanggapi hal ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut, penambahan anggaran belanja langsung itu kemungkinan memang untuk perhelatan Formula E.

"Terkait nomenklatur apakah Formula E? Iya kemungkinan demikian," jawab Saefullah.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan turnamen Formula E tahun 2020.

Formula E adalah turnamen balap mobil bertenaga listrik yang digelar di sirkuit jalan raya perkotaan.

Baca juga: Anies Belum Mau Jelaskan Biaya untuk Jadi Tuan Rumah Formula E

Anies mengumumkan itu melalui akun Instagram-nya, @aniesbaswedan, Minggu (14/7/2019).

"Alhamdulillah, berhasil! Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020," tulis Anies dalam keterangan foto di akun Instagram-nya.

Pemprov saat membacakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ada beberapa anggaran yang ditambah selain pergelaran ajang olahraga.

Yaitu pembayaran hutang, penyediaan pendukung sensus pajak, pemilihan anggota komisi informasi provinsi 2020-2024, peningkatan pelayanan dan administrasi kantor Terminal Terpadu Pulo Gadung, penyediaan peralatan penunjang kerja gugus tugas reforma agraria.

Lalu sertifikasi dan pengkelasan kapal, penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata/Seni, pemeliharaan bangunan gedung kesenian Jakarta, pembuatan toilet dan akses jalan disabilitas, dan penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata/Seni alokasi dasar.