Korban Gusuran Desak BPN Bekasi Terbitkan Surat Blokir Pendaftaran Sertifikat atas Lahan yang Pernah Mereka Tempati

BEKASI, KOMPAS.com - Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia masih bertahan di Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019) sore. Mereka menunggu BPN Kota Bekasi menerbitkan surat blokir pendaftaran sertifikat atas lahan yang pernah mereka tempati puluhan tahun tetapi digusur paksa oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2016.

"Surat ini menjadi penting buat warga, karena memang kami punya ketakutan saat penggusuran 2016, memang Pemkot tidak mengikuti prosedur hukum itu. Kami ingin mengamankan objek tanahnya, karena sekarang mereka (warga korban gusuran) tidak punya rumah, makanya kalau proses (pendaftaran sertifikat tanah oleh pihak lain) itu diblokir, warga akan tenang," kata Khairin Sangaji pada Rabu sore.

Baca juga: BPN Kota Bekasi: Demo Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Salah Alamat

Khairin merupakan mahasiswa yang tinggal bersama warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia hampir tiga tahun terakhir.

Khairin menyebutkan, warga siap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah digusur itu. Namun, mereka resah, suatu hari tiba-tiba ada pihak yang mendaftarkan sertifikat atas lahan tersebut ke BPN Kota Bekasi.

"Bagaimana warga memperjuakan hukum, sedangkan objek sengketanya saja tidak bisa diamankan," ujar Khairin.

"Makanya kami meminta surat pemblokiran lahan dari pengajuan pihak mana pun atas lahan itu. Penting bagi warga dan kita mendorong BPN supaya mengeluarkan surat pemblokiran itu," kata dia.

Puluhan warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia sudah beberapa kali berunjuk rasa dan duduk satu meja bersama pejabat BPN Kota Bekasi. Hari ini, mereka bersama para mahasiswa pendamping berencana bermalam di kantor BPN Kota Bekasi hingga surat blokir yang mereka minta diterbitkan.

Namun, polisi menyatakan, mereka hanya diizinkan bertahan hingga pukul 18.00 WIB.

"Cuma bisa sampai jam enam sore," kata Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Agung, kepada Kompas.com, Rabu sore.