Anies: Kampung Melayu Masih Banjir padahal Sungai Sudah Dinormalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, masih dilanda banjir meskipun Sungai Ciliwung di area tersebut sudah dinormalisasi.

"Lihat beberapa bulan lalu ketika kawasan Kampung Melayu banjir, padahal di situ sudah dilakukan normalisasi, dan justru banjirnya di kawasan yang sudah terjadi normalisasi," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/10/2019).

Anies menyampaikan, banjir masih terjadi di wilayah yang sungainya sudah dinormalisasi karena volume air di daerah hulu tidak dikendalikan.

Baca juga: Revitalisasi Kampung Melayu, Wali Kota Hendi akan Bangun Water Front City

Karena itu, Anies mendorong percepatan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi masalah banjir di Jakarta.

"Saya berbicara juga dengan Pak Menteri PUPR, bahkan beberapa hari yang lalu dengan Pak Presiden, juga soal percepatan bendungan-bendungan yang dibangun di hulu," kata dia.

Anies juga mendorong pemerintah daerah di hulu untuk membangun kolam-kolam retensi untuk menampung volume air. Dengan demikian, volume air yang dialirkan ke hilir atau Jakarta bisa dikendalikan.

"Strategi yang harus kita dorong lebih jauh adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu terkendali," ucap Anies.

Menurut Anies, program pengendalian banjir apa pun yang dilakukan di Jakarta tidak akan berhasil jika volume air di hulu tidak dikendalikan.

Proyek normalisasi sungai untuk mengalirkan air ke laut tak akan berhasil karena permukaan laut lebih tinggi dari permukaan tanah sebagian wilayah Jakarta. Air yang dialirkan ke laut akan kembali melimpas ke daratan.

"Selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, maka sebesar apa pun yang kita buat, secepat apa pun jalur sampai ke laut, kita akan selalu menghadapi masalah," ujar Anies.

Pemprov DKI mengusulkan anggaran bantuan keuangan untuk tiga pemerintah daerah di sekitar Jakarta buat mengatasi permasalahan banjir.

Anggaran itu diusulkan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Anggaran bantuan keuangan yang diusulkan yakni Rp 53 miliar untuk Pemerintah Kota Depok, Rp 44 miliar untuk Pemerintah Kota Bogor, dan Rp 11,05 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pemprov DKI akan memberi bantuan keuangan bagi Pemkot Depok untuk merevitalisasi sejumlah situ dan danau, sementara bantuan keuangan akan diberikan kepada Pemkot dan Pemkab Bogor untuk membangun kolam retensi.