Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bagi-bagi Kekuasaan, Mahasiswa: 5 Tahun ke Depan Tak Ada Parpol yang Kritik Pemerintah

Kompas.com - 21/10/2019, 18:28 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar unjuk rasa pada hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Senin (21/10/2019).

Dalam aksi tersebut, mereka mengkritik bagi-bagi kekuasaan yang tengah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya.

Mereka khawatir tidak ada lagi kekuatan oposisi untuk mengkritisi pemerintahan lima tahun kedepan.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Ketua BEM UGM: Kita Tidak Ingin Dikhianati Kedua Kalinya

"Ingat, lima tahun ke depan mungkin tidak ada partai politik yang oposisi, tidak ada parpol yang mengkritisi," kata Ketua Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Sultan Rifandi saat berorasi di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin.

"Tapi mahasiswa akan menjadi partai non struktural dan menjadi partai tanpa kepentingan, tanpa jabatan. Mahasiswa akan setia pada kepentingan rakyat,” tambah dia.

Baca juga: Mahasiswa Peserta Unjuk Rasa di Patung Kuda Desak Bertemu Presiden Jokowi

Dalam orasinya, para mahasiswa mengkritik hasil kerja pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Bagi mereka, kinerja Jokowi mendapat rapor merah.

“Kami datang membawa satu nilai yang pada periode lalu pak Jokowi gagal mengurusinya. Secara politik Pak Jokowi memang lulus, tapi di mata rakyat harus ada yang dikoreksi. Itu mengapa kemudian saat hari pertama Pak Jokowi bekerja mahasiswa sudah kembali turun ke jalan untuk mengkritiknya,” ucap Sultan.

“Inilah mengapa saat hari pertama pak presiden bekerja, kami sudah memberikan catatan bahwa pada periode lalu ada yang belum selesai, bahkan sampai detik ini, ketika roti dibagikan tapi solusi diabaikan,” tambah dia.

Baca juga: Bertemu Relawan, Jokowi Akui Ada Menteri dari Gerindra di Kabinet Kerja Jilid 2

Para mahasiswa juga mengkritik Jokowi yang tidak mau menemui mereka.

"Ini menandakan bahwa keberpihakan pak Jokowi jauh dari rakyat Indonesia, hidup mahasiswa,” ucap Sultan.

Presiden Jokowi saat ini tengah menyusun kabinet kerja jilid 2. Jokowi sudah bertemu para ketua umum partai yang berseberangan ketika Pilpres 2019 lalu.

Partai Gerindra diperkirakan masuk dalam koalisi pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com