Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua umum organisasi relawan Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi mengaku tidak begitu mempermasalahkan jika pihak oposisi dalam hal ini politisi Gerindra masuk jajaran menteri Kabinet Kerja Jilid 2 periode 2019-2024.

Menurut Budi pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudahlah soal itu, sudah itu kan hak pregatif presiden," ucap Budi kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Saat ditanya lebih jauh terkait sikap relawan Projo, lagi-lagi Budi menekankan hal yang sama.

Sebab, relawan Projo yang telah memberi dukungan saat kampanye hingga kini, tidak pernah khawatir akan pilihan Jokowi dalam menentukan menteri.

"Itu kan hak pregogratif presiden, pokonya kami dukung udah. Iya kami dukung saja, itu kan hak preogratif presiden mau diapain lagi, kami dukung," ucap Budi.

Baca juga: Nyatakan Siap Membantu, Mengapa Prabowo Mau Jadi Menteri Jokowi?

Sebelumnya, Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo datang ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin.

Seusai bertemu Jokowi, Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saat memberikan keterangan kepada awak media, Prabowo tidak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban.

Namun, Prabowo menuturkan akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Relawan Minta Prabowo Tak Khianati Jokowi Setelah Ditunjuk Jadi Menteri

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Selain Prabowo, Edhy juga mendapat pos menteri. Namun Prabowo belum mengumumkan pos menteri yang dimaksud.

Saat itu, Prabowo sekaligus memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf.