Pemkab Bekasi Akan Bayar Lahan SDN Karang Bahagia 01

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal menyiapkan anggaran guna membayar lahan SDN Karang Bahagia 01 yang jadi polemik.

Gedung sekolah berdiri bukan di atas tanah pemerintah. Pemilik lahan atas nama Yakoeb Adrianto telah memenangkan perkara sengketa lahan terhadap pemerintah hingga tingkat kasasi sejak akhir 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda menjamin, pemerintah berkomitmen membayar lahan tersebut tahun 2020.

Baca juga: Sengketa Lahan Ancam Proses Pendidikan di SDN 01 Karang Bahagia Bekasi Terhenti

Komitmen itu telah dibicarakan dengan ahli waris, sehingga segel yang sempat mengunci sekolah sejak Jumat (25/10/2019), kembali dibuka per Senin (28/10/2019).

"Kami berkomitmen, tahun 2020 tanah milik ahli waris itu akan dibayarkan. Tadi ketua DPRD juga sudah meyakinkan juga dan akan kawal untuk penganggarannya tahun 2020 itu," kata Carwinda, Senin sore.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan tidak dapat berurusan langsung soal lahan karena urusan tersebut merupakan ranah Dinas Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Pemilik Lahan Minta SDN 01 Karang Bahagia Bekasi Dikosongkan, Pemerintah: Tak Bisa Serta Merta

Carwinda menegaskan bahwa Disperkimtan dan DPRD Kabupaten Bekasi telah mengetahui masalah ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan, anggaran guna membayar lahan sekolah kepada ahli waris itu sudah dituang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Memang 2020 dipastikan anggaran itu ada, kita akan kawal. Jangan sampai ada terlewat tak teranggarkan sehingga siswa jadi korban lagi," kata Aria.

"Dengan pertimbangan para siswa yang harus tetap belajar ini, akhirnya mereka (perwakilan pemilik lahan) setuju. Ini jadi eveluasi Pemkab, terkait aset daerah apalagi yang terjadi sengketa ini," tutupnya.