Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Ini Komentar Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau mengomentari rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pilkada langsung.

Anies menyerahkan itu seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Pembahasan mengenai konsep pilkada, pelaksanaan pilkada, dan lain-lain, biar dibahas oleh pemerintah pusat. Apalagi saat ini kan namanya baru awal ya, DPR-nya baru mulai bertugas, eksekutifnya juga baru mulai bertugas, biarkan mereka membahas ini dulu," ujar Anies di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2019) malam.

Baca juga: PDI-P Sebut Pilkada Langsung Lebih Banyak Kerugian

Sebagai gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung, Anies menyatakan tugasnya saat ini adalah mengerjakan pembangunan di Jakarta.

"Sekarang ini tanggung jawab kami adalah kami terima mandat dari rakyat lewat proses demokrasi untuk memastikan pembangunan jalan. Saya konsentrasinya di situ," kata Anies.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Baca juga: KPU: Ada Masalah di Pilkada, tetapi Tak Berarti Diubah Jadi Tak Langsung

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan pilkada oleh wartawan setelah rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Tito Karnavian untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu serta meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

"PDI-P menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Siapa Bilang Pilkada Tidak Langsung Lebih Murah?

Menurut Hasto, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas.

Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Ia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.