Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Camat Pulogadung: Rencana Relokasi Pedagang Pisang Sudah Disosialisasi Sejak 2017

Kompas.com - 24/11/2019, 18:15 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penertiban lapak pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang terkena proyek pembangunan double-double Track (DDT) kereta api menuai keluhan para pedagang pisang.

Para pedagang mengaku hanya diberi waktu dari tanggal 18 November ini hingga akhir bulan untuk mengosongkon lapak. Mereka menyatakan, waktu yang diberikan sangat mepet dan tidak cukup untuk mencari tempat lain atau memindahkan dagangannya.

Pemerintah Kota Jakarta Timur memang menawarkan tempat berdagang baru, yakni di Pasar Klender. Namun, para pedagang menolak hal itu karena di sana dinilai sepi pengunjung dan mereka khawatir kehilangan pelanggan.

Baca juga: Pedagang Pisang di Pisangan Lama Tolak Relokasi ke Pasar Klender

Benarkah pemberitahuan tentang relokasi sangat mepet?

Camat Pulogadung, Bambang Pangestu mengatakan, tanah yang menjadi lokasi lapak para pedagang milik Kementerian Perhubungan. Saat proyek DDT dimulai tahun 2015, para pedagang masih diberikan kesempatan untuk berjualan di sana.

Tahun 2017, pemerintah kota telah sosialisasikan kepada para pedagang agar segera mengosongkan tempat itu. Sebab, proyek DDT akan melewati tempat para pedagang pisang itu.

"Tahun 2017, kami pernah sosialisasi lagi dan putusannya mereka direlokasi ke Pasar Klender. Mereka merasa keberatan karena sepi, ya kami bertahap," kata Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (24/11/2019).

Karena itu, Bambang membantah pihaknya memberikan waktu yang mepet bagi pedagang untuk mengosongkan lapak.

Baca juga: Digusur karena Ada Proyek DDT, Pedagang Pisang di Pisangan Lama Keluhkan Waktu untuk Relokasi yang Mepet

Menurut dia, pemerintah sudah memberikan waktu dari 2017. Mereka juga ditawarkan tempat baru, yaitu Pasar Klender.

"Dari 2017 sudah kami ingatkan, dari 2015 malah, proyek DDT malah sudah dimulai," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com