Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Kompas.com - 06/12/2019, 08:48 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebutkan, penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata tidak masuk akal.

Untuk pembangunan SMK itu ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, yakni laboratorium kimia dan laboratorium fisika.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

Ima sendiri yang menemukan anggaran ganjil itu saat melakukan penyisiran anggaran setelah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 antara eksekutif dengan legislatif ditandatangani pekan lalu.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menyebutkan, setelah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

"Hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai RP 106,15 miliar, jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya," kata dia.

Ima menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste.

Tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, dalam hal itu terkait dengan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Fraksi PDI-Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," lanjut Ima.

Komisi E DPRD DKI sebelumnya menghapus anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata karena dianggap membangun beberapa fasilitas sekolah tak sesuai kebutuhan.

"SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kok, di situ judulnya sekolah kejuruan pariwisata, tapi kenapa labnya perlu ada lab fisika, kimia. Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat berarti kan buang-buang duit sementara kita kan lagi krisis," kata Ketua Komisi E Imam Satria di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Kamis.

Iman menyebutkan, Komisi E menghapus anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com