Ada Ormas Tolak DWP, Ketua DPRD: Itu Pendapatan DKI dan Bukan Tahun Ini Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengomentari unjuk rasa yang menolak penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP).

Menurut dia, konser tahunan DWP seharusnya tidak ditolak karena merupakan pemasukan pajak hiburan bagi DKI Jakarta.

"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir. Dan itu bukan setahun ini saja, sudah bertahun-tahun ini dia kan kerja di situ, di hajat akhir tahun ya. Dan ini pendapatan," kata Prasetio di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).

Politisi PDI-P ini bingung lantaran DWP ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) padahal sudah diselenggarakan bertahun-tahun.

Ia pun akan meminta Komisi C DPRD DKI yang menaungi bidang keuangan untuk mengawasi pendapatan dari penjualan tiket DWP.

Baca juga: Sekelompok Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Anies Batalkan Izin DWP

"Termasuk profit untuk DKI. Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana, bagaimana laporan keuangannya. Keuangannya kan dari tiket, tiket kan bukan kecil pendapatannnya, besar," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara DWP yang akan berlangsung pada 13-15 Desember 2019 mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca juga: Yuk, Cek Daftar Lengkap Artis Pengisi DWP

GEPRINDO menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.