Anies Akan Panggil Penyelenggara DWP untuk Lakukan Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar pada 13 hingga 15 Desember 2019 lalu sempat menuai kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan penilaian atau evaluasi atas acara tersebut.

Anies mengatakan, pada penyelenggaraan DWP beberapa waktu lalu, pihak penyelenggara sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

"Jadi penyelenggara memiliki komitmen sebelum penyelenggaraan mereka menandatangani komitmen," ucap Anies di gudang beras PT Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).

Saat penyelenggaraannya, tim dari Pemprov DKI Jakarta bahkan turun ke lapangan dan melakukan pendataan mengenai acara tahunan itu.

Baca juga: Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Berdasarkan data tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan lakukan pemanggilan dan penilaian.

"Tim kami berada di lapangan memantau dan terkumpul data data mereka akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukkan, ini komitmennya. Dibandingkan dengan kenyataannya nanti kami lakukan penilaian," tuturnya.

Perlu diketahui, penyelenggaraan acara musik DWP mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

Pada Rabu (11/12/2019) dan Kamis (11/12/2019) sejumlah pengunjuk rasa mendatangi Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan acara tahunan itu.

Pada hari Rabu (11/12/2019) sejumlah orang yang mengatas namakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa.

Baca juga: Kata Partygoers soal Penolakan Sekelompok Massa Terhadap DWP di Jakarta

Geprindo menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "ajang dugem".

"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya," ucap Koordinator Aksi Abdurrahman.

Namun acara tersebut pada ujungnya tetap berjalan dan berlangsung secara mulus.