Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT KAI-MRT Bikin Perusahaan Patungan, Pemprov DKI Bisa Hemat Subsidi Transportasi

Kompas.com - 10/01/2020, 15:34 WIB
Nursita Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat pemberian subsidi transportasi.

Penghematan ini terkait dengan adanya pembentukan perusahaan patungan antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

"Justru harapannya nanti bisa menghemat subsidi," ujar Anies di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (10/1/2020).

Dengan adanya perusahaan patungan itu, kata Anies, subsidi nantinya tidak lagi diberikan ke tiap moda transportasi.

Baca juga: Perusahaan Patungan PT KAI dan MRT Jakarta untuk Integrasikan Transportasi Jabodetabek Resmi Dibentuk

Sebab, perusahaan itu akan mengintegrasikan moda transportasi umum angkutan darat dan kereta api di Jakarta, termasuk integrasi tarif.

"Kalau sekarang, Pemprov menyubsidi transjakarta, pemerintah pusat menyubsidi kereta bandara dan KCI (KRL), jadi uangnya sendiri-sendiri. Kalau nanti, rute terintegrasi, cost terintegrasi, subsidinya pun akan terintegrasi," kata dia.

Anies berujar, setelah adanya integrasi, subsidi akan tetap diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Namun, Anies belum merinci subsidi yang nantinya akan diberikan, termasuk penghematannya.

Baca juga: Perusahaan untuk Integrasikan Transportasi Dibentuk, Anies Puji Jokowi

"(Subsidi dari) pemerintah pusat ada, Pemprov ada. Tapi ukurannya berapa, belum sekarang," ucap Anies.

Saat ini, Pemprov DKI diketahui memberikan subsidi untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan transjakarta.

Subsidi diberikan agar tarif yang dibebankan kepada penumpang lebih rendah dibandingkan tarif sebenarnya.

Pemprov DKI memberikan subsidi transportasi sebesar Rp 4,5 triliun dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Baca juga: KRL, MRT, dan Transjakarta Terintegrasi, Penumpang Ditargetkan Naik 2 Kali Lipat

Rinciannya, Rp 3,291 triliun untuk transjakarta, Rp 825 miliar untuk MRT Jakarta, dan Rp 439,6 miliar untuk LRT Jakarta.

Sementara pemerintah pusat saat ini memberikan subsidi untuk tarif KRL dan kereta bandara.

Adapun PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek resmi dibentuk pada hari ini. Perusahaan itu dibentuk untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com