F-PKS DPRD DKI Tolak Wacana Pembentukan Pansus Banjir karena Dinilai Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi menyatakan bahwa fraksinya menolak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.

PKS khawatir bahwa pembentukan pansus bermuatan politik dibandingkan mencari solusi banjir.

"Kita enggak dukung. Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politisnya nanti," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Disetujui 7 Fraksi, Pansus Banjir DPRD DKI Akan Tetap Diajukan

Ia mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah penanggulangan masalah banjir di Ibu Kota. Namun, cara mencari solusi banjir tak harus melalui pansus.

Menurut dia, ada cara lain, yakni membahas masalah banjir dengan melibatkan para ahli dan peran masyarakat.

"Kita dukung penyelesaian banjir. (Melibatkan) para ahli, masyarakat, terlibat langsung. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," ujarnya.

Baca juga: Tak Setuju Wacana Pansus Banjir, F-Gerindra DPRD DKI: Itu Genit-genit Saja, Politik

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta tetap sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) banjir.

Tujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak menyetujui adanya pansus banjir tersebut karena menurutnya terkesan lebay.

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca-banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).