Jangan Hanya Andalkan Pemerintah, Solidaritas Warga Lebih Efektif Selama Karantina Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu karantina wilayah atau local lockdown belakangan kian kencang bunyinya seiring dengan terus meluasnya penularan Covid-19 dalam sebulan ini.

Per Senin (30/3/2020), pemerintah pusat mengumumkan total 1.414 kasus Covid-19, dengan 75 pasien berhasil sembuh, namun 122 di antaranya meninggal dunia.

Meski begitu, pemerintah masih ada dalam posisi menimbang berbagai kemungkinan dampak yang timbul akibat kebijakan karantina wilayah.

Pemerintah pusat sejauh ini belum tegas menyatakan karantina wilayah, melainkan "pembatasan sosial skala besar"; sebuah keputusan yang sudah diteken beberapa kepala daerah di Jabodetabek dua pekan terakhir.

Baca juga: Anies Minta Pusat Terapkan Karantina Wilayah di Jakarta, dengan Syarat...

Mengenai efektivitas kebijakan karantina wilayah oleh pemerintah, sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo menilai bahwa kebijakan ini mesti berpangkal dari data yang akurat.

Data ini penting agar masyarakat yang nafkah hariannya berhenti akibat karantina wilayah, tetap dapat bertahan hidup melalui sokongan pemerintah.

"Sebelum apapun kebijakan dilakukan, harusnya ada social mapping. Kesiapan menjadi penting," ujar Imam kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

"Jadi kalau sekarang baru mulai didata, mungkin pada dasarnya bisa dimulai dulu dari data pelanggan PLN yang di bawah 450 watt. Dari situ ketahuan, masyarakat yang kekuatan ekonominya relarif di bawah," ia memberi usul.

Meski demikian, data itu belum tentu sepenuhnya akurat. Imam mendesak aparat pemerintah, mulai dari tingkat camat hingga RT berkoordinasi selekas mungkin.

Kalau bisa, mereka langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi data soal kalangan miskin yang butuh perhatian lebih, bersama aktivis sosial.

Baca juga: Polda Metro: Tak Ada Penutupan Jalan, Simulasi Hanya Pakai Peta

Hasil pendataan itu nantinya akan membentuk pola-pola klaster masyarakat prasejahtera yang mesti diperhatikan lebih.

Berbekal pemetaan seperti itu, pemerintah seharusnya akan banyak terbantu guna menentukan teknis penyaluran bantuan dan dukungan.

Pemerintah bisa mengambil opsi diskon biaya listrik atau air, misalnya, seperti kebanyakan negara yang telah mengambil kebijakan lockdown, sebagai kompensasi karena warganya 24 jam harus berdiam di rumah.

Pemerintah bisa pula memberi masing-masing dari mereka tanda pengenal, semisal berbentuk kupon, untuk ditukar dengan paket sembako.

"Sembako itu bisa diantar 3 hari sekali dari pintu ke pintu untuk masyarakat prasejahtera. Malah itu pasukan ojol bisa dikerahkan dan mereka dapat pemasukan juga," jelas Imam.