Polisi Minta Kemkominfo Blokir 218 Akun Medsos yang Diduga Sebarkan Hoaks dan Hate Speech

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya berkooordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI untuk memblokir 218 akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks dan hate speech selama pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, keberadaan 218 akun media sosial tersebut ditemukan berdasarkan patroli siber yang dilakukan polisi selama pandemi Covid-19.

"Kita minta kepada Kemkominfo untuk dilakukan pemblokiran terhadap akun-akun tersebut. Total sekitar 218 akun dari 443 (kasus hate speech dan hoaks yang sedang diselidiki). Kita minta untuk diblokir karena kewenangannya ada di Kemkominfo," kata Yusri dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Polda Metro Jaya, Senin (4/5/2020).

Baca juga: 10 Orang Jadi Tersangka Penyebaran Hoaks Selama Pandemi Covid-19, Motifnya Hanya Iseng

Yusri merinci, akun media sosial yang diminta untuk segera diblokir adalah 179 akun Instagram, 27 akun Facebook, 10 akun Twitter, dan 2 akun WhatsApp.

Menurut Yusri, akun-akun media sosial itu telah menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech serta hoaks yang bisa meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, pemblokiran diharapkan bisa menjadi langkah pencegahan terhadap meningkatnya penyebaran hate speech dan hoaks.

"Kita minta untuk diblokir gunanya untuk mencegah. Kita mohon kepada Kemkominfo untuk diblokir segera karena nanti bisa meresahkan masyarakat," ungkap Yusri.

Baca juga: Hoaks, Pesan Berantai Polisi Gelar Razia Besar-besaran Antisipasi Aksi Balas Dendam Begal

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki 443 kasus penyebaran hate speech dan hoaks terkait virus corona atau penyakit Covid-19 selama bulan April hingga Mei 2020.

Tercatat peningkatan jumlah kasus penyebaran berita hoaks selama pandemi Covid-19 dibandingkan kasus penyebaran hoaks tahun 2019. Dari total keseluruhan kasus yang diselidiki, 14 kasus telah masuk tahap penyidikan dengan penetapan 10 orang sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat Pasal 28 Juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Juncto Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207, 208 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 hingga 10 tahun kurungan penjara.