Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terimbas Covid-19, Pendapatan Pajak DKI Diprediksi Turun 50 Persen

Kompas.com - 06/05/2020, 12:10 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak rata-rata berkurang lebih dari 50 persen.

Hal itu dilaporkan dan dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Selasa (5/5/2020) kemarin.

PAD yang semula Rp 57,561 triliun pada tahun ini diprediksi turun ke angka Rp 26,423 triliun.

Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta juga memprediksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) turun 53,65 persen yakni dari Rp 87,95 triliun menjadi Rp 47,18 triliun.

Baca juga: Anies Sebut APBD DKI Anjlok 53 Persen gara-gara Covid-19

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjelaskan, penurunan itu dikarenakan kondisi Indonesia termasuk Jakarta yang sedang dilanda pandemi virus corona (SARS-CoV-2).

"Karena kan banyak sekali enggak masuk kan, misalnya hotel, hiburan, pajak-pajak itu kan enggak masuk semua otomatis," ucap Suhaimi, Rabu.

Menurut dia, hanya satu pemasukkan pajak yang diprediksi tetap utuh yakni pajak rokok yang bakal dikantongi 100 persen.

"Yang tidak berkurang cuma pajak rokok, tapi yang lain-lainnya secara umum berkurang," kata dia.

Kompas.com mendapat dokumen pembahasan yang menunjukkan ada 14 jenis pajak daerah yang turun dan perkiraan besaran penurunannya, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor yang semula ditentukan dalam APBD 2020 senilai Rp 9,5 triliun, diperkirakan menjadi Rp 7,12 triliun atau turun 25 persen.

2. Pendapatan dari Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor yang semua Rp 5,9 triliun perkiraan menjadi 2,57 triliun atau turun 43,64 persen.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) semula ditargetkan Rp 1,4 triliun menjadi Rp 700 miliar atau turun 50 persen.

4. Pajak air tanah dari Rp 120 miliar menjadi Rp 45 miliar atau turun 37,5 persen.

5. Pajak hotel dari Rp 1,95 triliun menjadi Rp 625 miliar atau turun 35 persen.

6. Pajak restoran dari Rp 4,25 triliun menjadi Rp 1,45 triliun atau turun 34,12 persen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com