DTKJ Rekomendasikan Tujuh Hal Antisipasi Macet Usai Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) Haris Muhammadun menyebut, telah menyiapkan tujuh rekomendasi untuk mencegah kemacetan dan membeludaknya penumpang angkutan publik di Jakarta pasca pandemi Covid-19.

Pasalnya, berdasarkan data Tomtom Index tercatat penurunan kemacetan sebanyak 32 persen di wilayah DKI Jakarta selama pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu, kualitas udara Jakarta tergolong membaik karena menurunnya tingkat polusi udara.

"Kami di DTKJ menjadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ada tujuh rancangan rekomendasi DTKJ untuk menjaga transportasi di Jakarta tetap lancar setelah pandemi corona," kata Haris dalam diskusi online yang disiarkan langsung melalui Zoom, Minggu (10/5/2020).

Baca juga: Jalan Akses UI Macet pada Hari Pertama PSBB Depok

Rekomendasi pertama adalah menerbitkan aturan untuk mempertahankan meeting online dalam rangka meminimalisasi pergerakan orang.

"Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi pergerakan orang, DTKJ juga sudah membahas ini dengan rekan anggota lain untuk melakukan rekomendasi ini (mempertahankan meeting online) supaya ditetapkan saja," ungkap Haris.

Kedua, menerbitkan aturan untuk membagi secara proporsional antara belajar online dan belajar tatap muka di perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar.

Ketiga, menerapkan aturan jam operasional berbeda untuk perkantoran, kampus dan sekolah, sehingga tidak terjadi lonjakan perjalanan pada waktu tertentu.

"Bisa saja terjadi, masih ada lonjakan pada pagi dan sore hari, tapi tidak terlalu tajam," ujar Haris.

Baca juga: Pasar Minggu Masih Macet di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Kata Kepolisian

Keempat, reformasi angkot dengan pola manajemen, design kapasitas, integrasi intern dan antar moda serta perluasan Jak-Lingko (angkot by the service).

Kelima, penguatan aspek transportasi dalam TOD, yakni konektivitas, integrasi atau keterpaduan angkutan lanjutan, fasilitas pedestrian dan sepeda.

Keenam, mendorong BUMD DKI untuk membangun hunian komersial pada simpul transportasi publik.

Terakhir, percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) untuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan kebijakan pendukungnya.