Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Takut Dikucilkan Jadi Alasan Masyarakat Pademangan Tak Mau Rapid Test

Kompas.com - 19/05/2020, 09:48 WIB
Jimmy Ramadhan Azhari,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecamatan Pademangan kini rutin menggelar rapid test Covid-19 massal untuk mencari tahu peta sebaran virus ini.

Camat Pademangan Mumu Mujtahid mengatakan, saat ini paling tidak ada 50 orang warga yang menjalani rapid test setiap harinya.

Namun, di awal Kecamatan Pademangan menggelar rapid test Covid-19 secara massal, tak banyak warga yang berminat.

Baca juga: Kecamatan Pademangan Catat 150 Kasus Positif Covid-19 Per Hari Ini

Pada hari pertama rapid test Covid-19 di Kelurahan Pademangan Barat, 6 April 2020 lalu, hanya ada 14 orang yang ikut.

"Kan banyak juga yang enggak mau di-rapid test, mereka takut dikucilkan atau apalah. Kemudian saya bilang enggak apa-apa, tapi bikin surat pernyataan kalau sakit tidak perlu diurus pemerintah. Akhirnya enggak ada yang berani," ucap Mumu.

Setelah itu, atas izin dari Walikota Jakarta Utara, kegiatan rapid test dipindahkan ke RPTRA setempat.

Baca juga: Jungkir Balik Camat Tangani Lonjakan Covid-19 di Pademangan, Pusing Hadapi Warga yang Menolak Dites...

Di hari kedua, jumlah warga yang mengikuti rapid test mulai meningkat hingga 60 orang. Tren tersebut yang kemudian terus terjadi hingga hari ini.

Mumu menyampaikan, hingga hari ini sudah ada 1445 warga yang menjalani rapid test Covid-19. Dari pemeriksaan tersebut, 593 warga di antaranya dirujuk untuk menjalani swab test karena antibodi mereka dinyatakan reaktif.

"Yang positif swab test ada 150 dari 593 sampel. Dan juga masih ada 79 orang yang masih menunggu hasil swab test," ucap Mumu.

Sebanyak 150 pasien positif tersebut terbagi atas 115 kasus di Kecamatan Pademangan Barat, ada 18 kasus positif di Kelurahan Pademangan Timur, dan 17 kasus dari Kelurahan Ancol. 

Baca juga: Klaster Covid-19 Pademangan Barat, Bermula dari Seorang Jemaah Tabligh Akbar yang Lalai Protokol Kesehatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com