Wagub DKI Sebut Pemerintah Punya Kelemahan dalam Hal Pendataan, Termasuk Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kelemahan dalam hal pendataan.

Riza mencontohkan, salah satunya terjadi saat pembagian bantuan sosial (bansos) beras untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Menurut dia, saat itu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan, dan Bulog memiliki data yang berbeda.

Hal ini disebutkan Riza saat webinar "Akses Bantuan Sosial untuk Warga Miskin Baru DKI Jakarta di Masa Covid-19", Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Berikut Mekanisme Pendataan Penerima Bansos di DKI Jakarta

"Kita lemah dalam hal pendataan dan pemutakhiran data. Kalau bicara data beras, maaf saya singgung, bagian BPS pendataan keluarin data berbeda dengan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan beras. Bulog keluarin data beda lagi, Kemendag beda lagi. Padahal sama-sama NKRI. Kenapa? Karena pendekatan berbeda, kepentingannya berbeda," ucap Riza.

Riza berharap ke depannya sistem pendataan untuk bansos lebih baik dan teratur sehingga pemberian bansos lebih tepat sasaran.

"Pendataan ini jadi penting bagi kita semua supaya kita memiliki sistem pendataan dan pemutakhiran data yang baik. Karena sistem pendataan sangat dinamis," tuturnya.

"Jadi momentum ini mari sama sama memperbaiki data, yang pada akhirnya pembagian sembako jadi lebih baik," tambah Riza.