Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Kartu Pembayaran untuk Transportasi Umum di Jakarta Bisa Diterapkan Tahun Depan

Kompas.com - 15/07/2020, 20:07 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, integrasi ticketing transportasi umum yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bakal bisa dimanfaatkan warga pada pertengahan tahun 2021.

Nanti, pengguna berbagai moda transportasi bisa menggunakan satu kartu yang sama saat naik kendaraan umum.

"Maka kami berharap proses yang bisa berjalan dengan cepat mudah-mudahan bila tidak ada halangan maka pertengahan tahun depan mudah-mudahan masyarakat di Jakarta sudah bisa menikmati device satu untuk semua," kata Anies di Kantor Kementerian Perhubungan sebagai mana disiarkan akun Youtube Kementerian Perhubungan, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Bentuk Perusahaan Integrasi Pertiketan JakLingko Indonesia

Menurut Anies, integrasi ticketing yang akan dikelola PT JakLingko Indonesia itu  bertanggungjawab mengintegrasikan harga serta pemakaian satu kartu untuk berbagai jenis moda transportasi.

Saat nanti resmi bisa digunakan, kartu tersebut bisa digunakan di Jakarta dan kemudian akan dikembangkan ke wilayah lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

"Sekarang memang baru di skop Jakarta tapi mudah-mudahan nanti meluas ke Jabodetabek dan mudah-mudahan nanti meluas ke berbagai wilayah," ucapnya.

"Maka itu namanya pun mencerminkan visinya bukan hanya melayani warga sebuah kota, tapi siap untuk melayani seluruh warga Indonesia yang berkegiatan transportasi umum massal," ujar Anies.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membentuk perusahaan patungan untuk integrasi pertiketan angkutan umum.

Perusahaan integrasi tiketing tersebut diberi nama JakLingko Indonesia yang melibatkan empat perusahaan di dalamnya yakni PT MRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, PT LRT Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

"Pengintegrasian ini kemudian kita nanti akan menyaksikan melahirkan sebuah institusi PT JakLingko Indonesia yang akan mengintegrasikan tarif dan tiket," ucap Anies.

Baca juga: Integrasi Transportasi Publik di Jakarta untuk Permudah Warga Rencanakan Perjalanan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com