Protes Pengusaha Tempat Hiburan Saat Dilarang Beroperasi Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu menuai pro dan kontra.

Kali ini, giliran kebijakan menunda sementara operasional tempat hiburan seperti griya pijat dan karaoke selama perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengizinkan tempat hiburan beroperasi selama perpanjangan PSBB transisi yang berlaku hingga 30 Juli 2020 mendatang.

Protes Asphija

Pengusaha dan karyawan tempat hiburan di Jakarta yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengkritik dan menyayangkan pengambilan keputusan tersebut.

Baca juga: Asphija Ancam Gelar Demo Lebih Besar jika Tempat Hiburan Tak Segera Dibuka

Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta segera membuka tempat hiburan di tengah wabah pandemi Covid-19.

Asphija menilai larangan operasional tempat hiburan menunjukkan sikap tak perhatian dan diskriminasi dari Pemprov DKI kepada para pengusaha dan karyawan tempat hiburan.

"Pemerintah tidak pernah memberikan solusi yang jelas. Padahal pengusaha dan karyawan hiburan sangat siap dan proaktif dalam menjalankan protokol yang sudah ada dan yang sudah disepakati," kata Ketua Umum Asphija, Hana Suryani dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Menurut Hana, Pemprov DKI seharusnya berdiskusi terlebih dahulu bersama pengusaha tempat hiburan demi mencari solusi terbaik untuk semua pihak.

"Yang ada usaha hiburan selalu disudutkan oleh tuduhan negatif tentang pelanggaran yang kami tidak perbuat, karena usaha kami saja belum buka," ujar Hana.

Baca juga: Karyawan Tempat Hiburan Demo, DPRD DKI: Sabar, Kita Semua Kondisi Sulit

Hana menyampaikan, puluhan ribu karyawan sudah menjadi penggangguran serta keluarga para karyawan juga mengalami keterpurukan ekonomi akibat larangan operasional itu.

"(Karyawan tempat hiburan) tidak sanggup membayar sewa kontrak rumah, diusir dari kontrakan, tidak mampu membayar sekolah anak, membayar cicilan kendaraan, dan tidak dapat membeli makan. Belum lagi usaha-usaha kecil lain yg berdampak dari usaha hiburan juga sudah mengeluh kelaparan," ucap Hana.

Tak hanya itu, banyak juga pengusaha tempat hiburan yang sudah rugi dan gulung tikar lantaran tak mampu membayar sewa gedung dan ruko.

Di tengah protes para pengusaha dan karyawan tempat hiburan, Hana justru mempertanyakan keputusan Pemprov DKI yang mengizinkan tempat untuk beroperasi. Padahal tempat usaha lain seperti restoran juga memungkinkan menjadi lokasi penyebaran virus corona.

Baca juga: Sudah Bertemu Pemprov DKI, ASPHIJA Tunggu Keputusan Pembukaan Tempat Hiburan

Menggelar demo

Untuk menyampaikan protes itu, karyawan tempat hiburan kemudian menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Selasa pagi.

Tuntuannya pun masih sama yakni meminta Pemprov DKI Jakarta segera membuka tempat hiburan di tengah pandemi Covid-19.