Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung Ditutup Sementara, Sejumlah Anggota DPRD DKI Enggan Rapat Online

Kompas.com - 04/08/2020, 17:25 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tak setuju dengan adanya rapat daring sebagai pengganti rapat tatap muka.

Diketahui, rapat tatap muka di Gedung DPRD DKI Jakarta seluruhnya ditunda karena adanya penutupan sementara akibat adanya anggota DPRD dan satu ASN yang terpapar Covid-19.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mengaku rapat daring tidak efektif untuk dilaksanakan karena interaksinya yang kurang maksimal.

"Kalau saya sih karena beberapa kali kita coba rapat online dinilai interaktifnya kurang efektif. Apalagi dengan mitra kerja SKPD," ucap Judis saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Gedung DPRD DKI Ditutup Sementara, Anggota DPRD Fokus Jalankan Reses

Selain itu, pengambilan keputusan saat rapat daring juga dinilai sulit karena tak sefleksibel saat bertatap muka.

"Tapi rapat online mah belum ya karena beda. Secara interaksi ketika ngambil keputusan dan lain lain itu sulit kalau via zoom itu," kata dia.

Selain Judis, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak juga beranggapan bahwa rapat daring tak efektif.

"Kita bicaranya jadi sangat terbatas ya, jadi sulit memberikan tanggapan. Jadi makin berat kerja kita," tambah Gilbert.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang menjelaskan, opsi rapat daring hingga saat ini memang belum ada.

Menurut dia, sebelum rapat daring dilaksanakan harus ada pembahasan terlebuh dahulu oleh Badan Musyawarah (Bamus).

Baca juga: Gedung DPRD DKI Ditutup Sementara karena Kasus Covid-19, Seluruh Rapat Ditiadakan

"Belum ada perintah untuk rapat online. Bisa saja memang misalnya pakai zoom, tapi belum. Iya harus ada rapat Bamus dulu secara pertemuan langsung," tuturnya.

Sebelumnya, satu anggota dan satu ASN DPRD DKI Jakarta positif terpapar Covid-19.

Anggota yang tak disebutkan identitasnya tersebut diketahui terpapar Covid-19 saat melakukan tes swab dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, anggota tersebut kemungkinan terpapar di luar kantor DPRD karena banyaknya aktivitas.

"Di luar sepertinya. Karena mereka kan banyak ketemu masyarakat juga," kata dia.

Gedung DPRD DKI pun sebelumnya ditutup selama lima hari, mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2020 akibat adanya anggota dewan yang terpapar Covid-19.

Namun akhirnya diperpanjang dari 3 Juli hingga 9 Agustus 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com