Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Kompas.com - 08/08/2020, 21:34 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Sosial Indonesia (PSI)  Justin Adrian mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengkritik pengadaan toa atau pengeras suara sebagai sistem peringatan dini atau early warning system dalam menghadapi banjir.

Menurut Justin, justru Anies sendiri yang dulunya menyetujui pengadaan tersebut pada awal tahun 2020.

Justin menyebutkan, pengadaan toa sebagai sistem peringatan banjir merupakan kebijakan "coba-coba".

"Karena hasilnya tidak efektif dan tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bahkan ujung-ujungnya Anies sendiri seperti ikut mengkritisi kebijakan toa ini," kata Justin saat dihubungi, Sabtu (8/8/2020).

Baca juga: Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri.

"Bisa jadi tidak konsisten. Tapi bagi kami, sepertinya Anies memang bukan tipe pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir panjang dan strategis," ucapnya.

Ia mengingatkan Anies agar tidak sibuk dengan urusan toa. Pasalnya, Jakarta lebih membutuhkan alat penanggulangan banjir yang optimal.

Justin pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memikirkan pencegahan banjir jangka panjang.

"Terkait pentingnya pelaksanaan penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, PSI meminta Anies tidak hanya bawel tentang toa. Tapi agar segera mulai bekerja nyata, dengan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR," kata Justin.

Baca juga: Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Diketahui, saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir, Anies justru mengkritik penggunaan toa ini.

Ia menyebutkan bahwa toa tersebut bukanlah sebuah sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).

Awalnya, Anies membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS).

Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.

"Ini bukan early warning system, ini toa. This is not a system," kata Anies, dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya resiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," ucap Anies.

Baca juga: Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com