Demokrat Minta Pemprov DKI Lebih Perhatikan Penyediaan Rusunawa Dibanding Rumah DP Nol Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (Raperda APBD-P) 2020, dana pembangunan rusun mengalami rasionalisasi dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 327,83 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI lebih fokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah.

"Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih terfokus pada penyediaan hunian DP Nol Rupiah dengan sasaran MBR dengan penghasilan yang berkisar antara Rp 4 juta-Rp 7 juta," tutur Afni di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: 3 Tahun Anies, Tanda Tanya Sepinya Peminat Rumah DP 0 hingga Polemik Anggaran

Dia berpandangan, penyediaan rusunawa merupakan bentuk intervensi Pemprov DKI terhadap penyediaan akses permukiman, khususnya bagi MBR.

Demokrat juga meminta penjelasan Pemprov DKI mengenai terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR.

Dalam kepgub tersebut, batasan harga jual rumah susun bagi MBR di Ibu Kota meningkat. Afni menilai, hal ini semakin memberatkan masyarakat untuk memiliki hunian.

"Bukankah kebijakan tersebut akan semakin memperberat MBR untuk dapat memiliki rumah? Padahal backlog perumahan di Provinsi DKI Jakarta per tahun sebesar 50.000 unit," tutur Afni.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Afni mengatakan pinjaman tersebut semestinya untuk pemulihan ekonomi bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, menurut Demokrat, dana PEN bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi dengan cara memutarnya di sektor UMKM.

Dia menjelaskan, DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN yang disalurkan oleh PT Saran Multi Infrastruktur sebesar Rp 3,26 triliun.

Adapun pinjaman tersebut, kata Afni, dipakai untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum sebesar Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah sebesar Rp 91,67 miliar, transportasi sebesar Rp 768,14 miliar.

"Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan TIM sebesar Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga JUS sebesar 1,18 triliun," tutur Afni.