Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Ahok Jangan Ngamuk Dulu, Tanya ke Sini

Kompas.com - 07/12/2020, 15:32 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak mengamuk soal informasi kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

Taufik menyarankan, agar Ahok datang ke Gedung DPRD DKI Jakarta dan langsung menanyakan kepada para pimpinan DPRD DKI terkait isu kenaikan gaji yang beredar.

"Ya pak Ahok nanya dulu ke sini jangan ngamuk-ngamuk dulu, yang benar (anggarannya) berapa gitu lho," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Ahok: Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 110 Juta, Saya Ngamuk Baca Itu

Taufik mengatakan, Ahok menjadi salah satu korban disinformasi yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menilai, Ahok mendapat informasi yang keliru sehingga harusnya langsung menanyakan anggaran gaji dan tunjangan tersebut langsung ke pimpinan DPRD DKI.

"Nanya sama DPRD aja, nggak usah ngamuk-ngamuk nanya dulu yang benar berapa, makanya dapat informasinya keliru," kata Taufik.

Dia menegaskan, rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar bukanlah yang disetujui.

Taufik mengatakan, tidak ada perubahan kenaikan anggaran baik dari sisi gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Nggak ada naik, nggak ada naik tunjangan rumah, nggak ada. Makanya sebaiknya tanya dulu lah sebelum ngomong ya," tutur Taufik.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

Pembatalan kenaikan gaji juga sebelumnya ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Dia menjelaskan, semua rancangan anggaran RKT dikembalikan seperti tahun 2020.

"Sekarang saya nyatakan, saya Pimpinan Anggota DPRD, itu semua (anggaran RKT) terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Pras.

Ahok sebelumnya mengaku marah ketika mengetahui ada anggaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI hingga Rp 110 juta per bulan.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam akun YouTube pribadinya @Panggil Saya BTP, Minggu (6/12/2020) malam.

Baca juga: Ahok Sentil Politisi Muda DPRD DKI: Diam-diam Nikmati Tunjangan Tak Wajar, Katanya Jujur

Ahok menilai anggota DPRD DKI tidak layak mendapat kenaikan gaji dan tunjangan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, beredar luas rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta per anggota mencapai Rp 8,3 miliar per tahun.

Dengan anggaran tersebut, rata-rata per bulan anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang sebanyak Rp 689 juta.

Polemik tersebut berlanjut, beberapa dari fraksi sempat setuju apabila anggaran tersebut disahkan untuk kegiatan anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Larangan 'Study Tour' ke Luar Kota Berisiko Tinggi, Tuai Pro Kontra Orangtua Murid

Larangan "Study Tour" ke Luar Kota Berisiko Tinggi, Tuai Pro Kontra Orangtua Murid

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, Polisi Sita 49,8 Kg Sabu dari 12 Tersangka

Dalam 5 Bulan, Polisi Sita 49,8 Kg Sabu dari 12 Tersangka

Megapolitan
Casis Bintara Jadi Korban Begal di Kebon Jeruk, Jari Kelingkingnya Nyaris Putus

Casis Bintara Jadi Korban Begal di Kebon Jeruk, Jari Kelingkingnya Nyaris Putus

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Berencana Bawa Kasus Donasi Palsu ke Polisi

Keluarga Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Berencana Bawa Kasus Donasi Palsu ke Polisi

Megapolitan
Gagal Tes dan Terluka karena Begal, Casis Bintara Ini Tes Ulang Tahun Depan

Gagal Tes dan Terluka karena Begal, Casis Bintara Ini Tes Ulang Tahun Depan

Megapolitan
Indra Mau Tak Mau Jadi Jukir Liar, Tak Tamat SMP dan Pernah Tertipu Lowongan Kerja

Indra Mau Tak Mau Jadi Jukir Liar, Tak Tamat SMP dan Pernah Tertipu Lowongan Kerja

Megapolitan
Casis Bintara Dibegal Saat Berangkat Psikotes, Sempat Duel hingga Dibacok di Tangan dan Kaki

Casis Bintara Dibegal Saat Berangkat Psikotes, Sempat Duel hingga Dibacok di Tangan dan Kaki

Megapolitan
Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Potensi Konflik Horizontal di Pilkada Bogor, Bawaslu: Kerawanan Lebih Tinggi dari Pemilu

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian Pria di Kali Sodong Pulogadung

Polisi Masih Selidiki Penyebab Kematian Pria di Kali Sodong Pulogadung

Megapolitan
Ladang Uang di Persimpangan Cakung-Cilincing, Dinikmati 'Pak Ogah' hingga Oknum Polisi

Ladang Uang di Persimpangan Cakung-Cilincing, Dinikmati "Pak Ogah" hingga Oknum Polisi

Megapolitan
Jelang Pilkada, Bawaslu Kota Bogor Imbau ASN Jaga Netralitas

Jelang Pilkada, Bawaslu Kota Bogor Imbau ASN Jaga Netralitas

Megapolitan
Ada Donasi Palsu Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana, Keluarga: Kayaknya Orang 'Random'

Ada Donasi Palsu Korban Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana, Keluarga: Kayaknya Orang "Random"

Megapolitan
Serba-serbi Penertiban Jukir Minimarket, Ada yang Mengaku Ojol hingga Pakai Seragam Dishub

Serba-serbi Penertiban Jukir Minimarket, Ada yang Mengaku Ojol hingga Pakai Seragam Dishub

Megapolitan
Dharma Pongrekun Melaju, Sudirman Said hingga Poempida Batal Ikut Pilkada DKI Jalur Independen

Dharma Pongrekun Melaju, Sudirman Said hingga Poempida Batal Ikut Pilkada DKI Jalur Independen

Megapolitan
Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Masuk STIP Tak Ditutup demi Perjuangkan Cita-cita Anak

Orangtua Calon Taruna Minta Seleksi Masuk STIP Tak Ditutup demi Perjuangkan Cita-cita Anak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com