PK Pulau G Ditolak MA, KSTJ: Anies Hanya Gimik Mau Hentikan Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari LBH Jakarta Nelson Simamora menilai, Gubernur DKI Jakarta hanya memberikan gimik ingin menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Pasalnya, lanjut Nelson, apabila Anies dan jajarannya serius, maka Peninjauan Kembali (PK) soal sengketa izin reklamasi Pulau G tidak akan ditolak oleh Mahkamah Agung.

"Bagi kita sih gimik aja. Kalau misalnya SK (penghentian reklamasi) itu benar, nggak mungkin kalah di pengadilan," ujar Nelson saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: PK Reklamasi Pulau G Ditolak MA, Pemprov DKI Jakarta Tunggu Pemberitahuan Resmi

Nelson menilai, semestinya DKI Jakarta tak bisa kalah begitu saja di pengadilan karena Surat Keputusan yang mereka buat adalah SK dari pemerintahan.

Sayangnya, lanjut Nelson, SK DKI terkesan tidak serius dalam penghentian reklamasi tersebut dan akhirnya bisa kalah di pengadilan.

"Kalau misalnya itu benar sesuai kaidah Tata Usaha Negara, itu nggak akan kalah," tuturr Nelson.

Dia menilai, penghentian reklamasi oleh Pemprov DKI masih tidak menyentuh substansi dan masih banyak kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Kenapa bisa kalah karena itu nggak benar, baik proses dikeluarkan maupun substansi enggak bener," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan harus mengeluarkan izin reklamasi Pulau G yang saat ini bernama Pantai Bersama tersebut.

Baca juga: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kecewa MA Tolak PK Pemprov DKI soal Reklamasi Pulau G

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

"Amar Putusan TOLAK PK," tulis putusan MA yang diunggah di situs resmi Mahkamahagung.go.id, Kamis (10/12/2020).

Adapun putusan tersebut diketok pada 26 November 2020, sebagai Panitera Pengganti Retno Nawangsih, dan Hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, Hakim 2 Hary Djatmiko dan Hakim 3 Supandi.

Adapun kronologi awal sengketa perizinan reklamasi pulau G diajukan oleh PT Muara Wisesa Samudera yang menggugat Anies karena tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Perkara tersebut terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. Perkara tersebut mengabulkan keinginan PT Muara Wisesa Samudera dan mewajibkan Anies untuk segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

"Mewajibkan termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk segera menerbitkan perpanjangan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2239 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera," bunyi petitum gugatan PT Muara Wisesa Samudera.

Namun ternyata Pemprov DKI Jakarta tidak berhenti sampai di situ. Tertanggal 15 Oktober 2020, tercatat Pemprov DKI Jakarta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara di PTUN tersebut.

PK tersebut teregistrasi dengan nomor 157 PK/FP/TUN/2020 dan didistribusikan pada 2 November 2020.

Namun PK yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dinyatakan ditolak dan Anies tetap diwajibkan untuk segera mengeluarkan izin reklamasi Pulau G.